Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk holding BUMN pangan. Holding ini akan dipimpin oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias RNI.
Sementara itu, anggotanya yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero) atawa Perindo, PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus, PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero).
Pembentukan holding BUMN pangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang sudah dimulai ialah pengubahan status perusahaan umum (perum) menjadi persero bagi Perindo. Selanjutnya, yakni penggabungan beberapa anggota holding dengan inti bisnis sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebetulan, Jokowi baru saja menyelesaikan tahap ini. Dia menerbitkan tiga peraturan pemerintah (PP) untuk menggabungkan Bhanda Ghara Reksa ke PPI, Pertani ke Sang Hyang Seri, dan Perinus ke Perindo.
"Penggabungan dari enam menjadi tiga BUMN pangan ini merupakan tahap kedua yang harus dilakukan sebagai proses persyaratan pembentukan holding BUMN pangan," ungkap Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Senin (20/9).
Bersamaan dengan penggabungan, nantinya akan ada pengalihan keuangan dari perusahaan yang dilebur. Kemudian, setelah penggabungan, pemerintah akan melakukan tahap final, yaitu pembentukan holding BUMN pangan pada kuartal IV 2021.
Nantinya, Jokowi akan menerbitkan lagi satu PP terkait pembentukan holding ini. Dalam prosesnya, akan ada inbreng saham dengan proyeksi aset holding bakal mencapai Rp28 triliun.
Lantas, apa tujuan holding BUMN pangan? Seperti apa untung ruginya nanti?
Arief mengatakan holding BUMN pangan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar perusahaan negara dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan lini pangan lainnya. Kemudian, memperkuat koordinasi antar BUMN di bidang pangan.
Selain itu, holding juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak yang diukur dari nilai tukar pangan. Diharapkan, holding pangan dapat meningkatkan kemitraan, menurunkan biaya distribusi dan logistik pangan, menstabilisasi harga pangan, meningkatkan akses pangan, hingga pengembangan teknologi pangan.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet ikut setuju dengan pembentukan holding BUMN pangan bila tujuan tersebut bisa dicapai oleh para perusahaan pelat merah. Sebab, ia menilai sinergi di bidang pangan ini memang mau tidak mau harus turut dilakukan oleh antar BUMN.
Harapannya, holding BUMN pangan di Indonesia bisa meniru kesuksesan China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO), holding pangan milik China.
"Salah satu pelajaran penting dari COFCO, unit usaha sangat terintegrasi mulai dari pengolahan dan produksi makanan, hingga rantai pasok perdagangannya," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/9).
Selain itu, menurutnya, diversifikasi unit bisnisnya sangat bervariasi, mulai produksi bahan pangan, transportasi hingga warehouse. Produk COFCO kemudian banyak digunakan oleh masyarakat lokal mereka.
Menurutnya, ketika pemerintah membentuk holding pangan, maka idealnya apa yang berhasil dilakukan COFCO bisa juga dicapai. Khususnya, bagian manfaat dari holding pangan ke masyarakat selaku konsumen.
"Harapannya holding pangan ini nantinya bisa menghasilkan produk pangan yang bisa bersaing dengan produk pangan dan beverage lainnya," tutur dia.
Dengan begitu, masyarakat semakin banyak memiliki opsi produk lokal hasil perusahaan nasional yang tentunya terjamin kualitas dan harganya.
Hal ini selanjutnya bisa menambah nilai kehadiran BUMN, sehingga semakin bersaing, bahkan kalau bisa turut merambah rantai pasok global.
Perlu Suntikan Modal
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Hasil akhirnya, holding diharapkan bisa meningkatkan persediaan, akses, hingga ketahanan pangan di dalam negeri. Kendati begitu, menurut Yusuf, keinginan membentuk holding pangan apalagi sampai meniru kesuksesan China bukanlah hal yang mudah.
Bahkan, semua keinginan di sektor pangan tadi tidak serta merta bisa tercapai hanya dengan membentuk holding. Tetapi, bila holding benar-benar bisa dimaksimalkan, ini juga bukan tujuan yang tidak mungkin bisa dikejar.
"Tantangannya, perlu perbaikan yang menyeluruh dari semua BUMN yang ada di holding ini, mengingat BUMN (di dalam holding) bukanlah BUMN tier pertama," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Maklum saja, dari skala usaha misalnya, perusahaan yang nanti akan berada di holding bukanlah perusahaan yang sudah go international, seperti PT Pertamina (Persero) misalnya. Begitu juga dengan asetnya, tentu tidak segemuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN.
Sama halnya bila bicara jaringan bisnis, tidak seluas PT BRI (Persero), misalnya. Belum lagi, bila disandingkan dengan perusahaan dengan lini bisnis yang sama tapi berstatus swasta, total aset Rp28 triliun dari holding BUMN pangan mungkin belum seberapa.
"Sehingga saya kira di tahap awal dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) berpotensi diperlukan," imbuh dia.
Hal ini sekaligus akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, yaitu meningkatkan skala perusahaan dengan permodalan. Mau tidak mau perlu ada suntikan APBN untuk menyokong rencana holding ke depan.
Sependapat, Ekonom Indef Nailul Huda juga menilai tujuan intergrasi dari pemerintah sejatinya bagus. Tapi, eksekusinya bakal menantang. Bukan cuma masalah menggabungkan dan membesarkan para perusahaan negara di bidang yang sama, namun juga membenahi sektor pangan itu sendiri.
Saking susahnya, menurutnya, upaya koordinasi di bidang pangan dari antar kementerian/lembaga saja masih susah diwujudkan. Terbukti, koordinasi antar kementerian belum satu pintu sehingga pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) yang diharapkan bisa menjadi leader di sektor ini.
"Jadi ruwet sebenarnya masalah pangan. Holding pangan pun saya rasa tidak akan membuat perusahaan BUMN pangan berkinerja baik karena mereka tersandera kepentingan sektoral," ujar Huda.
Bila koordinasi mereka masih terhambat, Huda ragu bila kehadiran holding BUMN pangan nantinya bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ujungnya, mungkin hanya meningkatkan kinerja perusahaan negara di skala bisnis saja, tapi belum tentu benar-benar berdampak ke masyarakat.
"Holding pangan masih minim efeknya ke masyarakat dan nasional. Berat bagi holding pangan untuk bisa berkinerja baik apabila penuh dengan kepentingan," pungkasnya.
