Alasan Pemerintah Tak Bisa Danai Transisi Energi Sendiri

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia tidak bisa sendirian menanggung biaya transisi energi, apalagi mengalokasikan anggaran yang terlalu besar untuk pembangunan proyek energi hijau.

Pasalnya, kebutuhan dana untuk transisi energi sangat besar. Sementara, pengeluaran pemerintah tidak hanya untuk sektor energi, tapi juga sektor-sektor lain yang juga punya peran besar bagi masyarakat.

"Kalau hanya dengan dana pemerintah, kami tidak mampu, karena Indonesia tidak hanya membutuhkan energi. Kami membutuhkan banyak hal, seperti infrastruktur, air, jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain," ungkap Ani, sapaan akrabnya di acara Asia House bertajuk The Role of Green Finance in Delivering Southest Asia's Sustainability Goals, Kamis (30/9).

Berbagai sektor ini, kata Ani, juga punya kebutuhan anggaran yang besar. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai Rp541,7 triliun.

Selanjutnya yang tak kalah besar, ada anggaran perlindungan sosial sebanyak Rp427,5 triliun dan anggaran infrastruktur Rp384,8 triliun. Lalu, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun dan anggaran ketahanan pangan Rp76,9 triliun.

Kendati begitu, pemerintah tetap memberikan alokasi anggaran kepada sektor energi, misalnya melalui pemberian subsidi energi mencapai Rp134 triliun. Begitu juga dengan anggaran untuk program antisipasi perubahan iklim.

Biasanya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp86,7 triliun per tahun untuk program ini. Namun, kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi perubahan iklim memang tidak rendah.

"Ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita akan membiayainya ke depan," imbuhnya.

Untuk itu, sambungnya, pemerintah terus mendorong agar pembiayaan energi hijau bisa turut diminati oleh investor. Pemerintah sendiri sudah memiliki beberapa instrumen pembiayaan energi hijau tersebut dan terus menawarkannya kepada investor.