ANALISIS

Jokowi, PMN dan Perintah Tepat Bubarkan BUMN Sakit

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 19 Oct 2021 07:05 WIB
Pengamat menyebut perintah Jokowi ke Menteri BUMN Erick Thohir membubarkan perusahaan negara sakit memang langkah tepat biar cepat beri kepastian. Pengamat menyebut perintah Jokowi ke Menteri BUMN Erick Thohir membubarkan perusahaan negara sakit memang langkah tepat biar cepat beri kepastian. (Lukas - Biro Pers).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menyindir BUMN yang masih saja mendapat penyertaan modal negara (PMN), namun tidak memberikan kontribusi ekonomi ke negara. Jangankan memberi dividen, para perusahaan negara ini justru sudah sakit selama bertahun-tahun.

"Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," ungkap Jokowi di hadapan sejumlah Direktur Utama BUMN pada Sabtu (16/10) lalu.

Selain menyindir, Jokowi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tegas dan segera menutup para perusahaan negara yang sakit. Apalagi bila kinerja dan kondisi keuangan sudah benar-benar tidak bisa ditolong lagi.


"Sudah lupakan Pak Menteri, lupakan proteksi-proteksi itu. Kalau Pak Menteri, 'Pak ini ada seperti ini perusahaan kondisinya, BUMN', kalau saya langsung, tutup saja," ucapnya.

Lantas, apa ide menyetop suntikan PMN kepada BUMN dan menutup perusahaan bakal menjadi jalan keluar yang ampuh dalam menata BUMN? Bagaimana untung ruginya?

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai langkah tersebut menjadi patut dilakukan pemerintah kepada perusahaan negara yang memang terbukti sudah tidak bisa diselamatkan. Misalnya, tujuh BUMN yang sudah masuk dalam daftar yang akan dibubarkan Erick Thohirn.

Mereka adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau Insani, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN, dan PT Kertas Leces (Persero).

[Gambas:Video CNN]

"Ini semestinya ditutup sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno. BUMN ini sudah berhenti operasi sejak lama," ujar Toto kepada CNNIndonesia.com.

Penutupan perusahaan-perusahaan ini perlu segera dilakukan agar tidak semakin membebani negara dengan berbagai kewajiban mereka, misalnya kepada pegawai hingga kreditur. Selain itu, pembubatan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian.

Maka dari itu, ia mengatakan Erick sebaiknya segera mengeksekusi rencana pembubaran tersebut. Asal, tidak lupa menunaikan kewajiban-kewajiban yang tertinggal.

Di luar tujuh BUMN ini, Toto mengatakan ada beberapa kriteria yang pantas dilihat untuk menutup sebuah perusahaan pelat merah. Pertama, strategis atau tidaknya bisnis, jasa, hingga produk BUMN tersebut.

Kedua, apakah ada potensi subtitusi alias pengganti dari perusahaan negara yang lain. Ketiga, kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, khususnya sudah seberapa besar kerugian atau defisit keuangannya.

"Ini sebenarnya bisa opsi dilikuidasi (sebelum ditutup). Namun, bagi BUMN yang produk atau jasanya masih memiliki peran strategis bagi negara atau publik, namun kondisi kesehatannya buruk, maka perlu dilakukan langkah restrukturisasi buat penyehatan BUMN tersebut," jelasnya.

Hal ini bisa dilakukan pada sejumlah BUMN yang masih mendapat PMN karena tengah menjalankan penugasan dari pemerintah. Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sudah jadi rahasia umum bila kedua BUMN karya ini tengah memiliki kondisi keuangan yang ketat dengan utang yang menggunung. Bahkan, pemerintah tengah menjalankan program restrukturisasi kepada Waskita Karya.

Perusahaan juga tengah 'getol' menjual tol mereka ke pihak lain untuk mengurangi beban utang. Tapi nyatanya, kedua BUMN konstruksi itu masih di tengah masa tugas dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Menurut Toto, BUMN dengan kriteria seperti ini masih perlu mendapat aliran dana negara. Sebab jika tidak, keuangan perusahaan justru akan semakin 'boncos'.

"Sebagian proyek infrastruktur ini adalah proyek strategis nasional yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Bahkan konsekuensinya, pemerintah juga harus meramu jurus resturkturisasi dan penyehatan bagi para BUMN yang masih dalam masa tugas. Begitu pula dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.

Perusahaan yang juga dikenal dengan nama Indonesia Financial Group (IFG) itu tengah menjalankan kewajiban atas penyelesaian pembayaran klaim kepada nasabah hasil peralihan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Maka, PMN masih perlu diberikan, meski jumlahnya mencapai Rp20 triliun pada tahun ini.

"IFG buat penyelesaian restrukturisasi eks Jiwasraya yang dipindahkan ke IFG Life. Jadi layak dapat PMN," katanya.

Selektif Suntik Modal ke BUMN

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER