Ma'ruf Sebut Kompetensi SDM Syariah RI Tak Sesuai Kebutuhan Industri

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih lemah. Bahkan, kompetensi mereka sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan industri syariah.

"Kita masih menghadapi persoalan dalam SDM ekonomi syariah, yaitu ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan industri," ungkap Ma'ruf di rangkaian acara ISEF 2021, Kamis (28/10).

Padahal, sambungnya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah membuat peta jalan pengembangan SDM di bidang tersebut. Namun, implementasi di lapangan masih belum membuahkan hasil kesesuaian kompetensi tersebut.

"Maka saya minta ada penyempurnaan peta jalan ini yang dilakukan selaras dengan kebutuhan industri," ucapnya.

Namun, ia mengingatkan agar pemenuhan kebutuhan industri itu tidak boleh hanya terbatas pada bidang ekonomi dan keuangan syariah secara makro saja, melainkan juga di sektor riil. Misalnya, agar sesuai dengan kebutuhan industri produk halal, bisnis dan kewirausahaan, hingga pasar.

"Selanjutnya, saya ajak semua pihak untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi untuk pengembangan SDM ekonomi dan keuangan syariah," imbuhnya.

Di sisi lain, Ma'ruf juga meminta agar pengembangan peta jalan kompetensi SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah dilakukan dengan lebih variatif, termasuk pada subsektor kuliah kerja nyata tematik (KKN-T) dan permagangan.

Ia berharap kedua program ini bisa menyasar pada sektor riil juga, misalnya pendampingan kepada UMKM produk halal, pendampingan ke BUMDes dan koperasi syariah, pendampingan ke pengelolaan ekonomi dan keuangan masjid, hingga pendampingan bagi lembaga amil zakat, wakaf, hingga nazir.

Sementara, bagi industri, ia menitip agar pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan saat mereka sudah masuk ke industri. Hal ini bisa berupa pendalaman riset, khususnya riset pengembangan bahan baku substitusi untuk produk halal dan laboratorium pemeriksaan produk halal.

"Saya minta agar berbagai acuan program studi riset ekonomi syariah yang telah disusun, juga diadopsi dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi," ujarnya.

Senada, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sri Mulyani turut menilai perlu ada perubahan kurikulum pada pengajaran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pasalnya, ia menemukan bahwa 80-90 persen SDM di industri keuangan syariah lebih banyak merekrut pekerja yang bukan merupakan lulusan pendidikan ekonomi syariah.

"Pelaku industri keuangan bahkan industri keuangan syariah itu sendiri, cenderung memilih atau merekrut dan memberi pelatihan ekonomi syariah kepada lulusan ekonomi yang konvensional dibandingkan mereka yang lulus dari program ekonomi syariah secara langsung," kata Ani, sapaan akrabnya, pada kesempatan yang sama.

Hal ini, sambungnya, menjadi bukti bahwa kompetensi SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih belum memenuhi kebutuhan industri. Selain perlu mengubah kurikulum, SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah juga perlu ditingkatkan kompetensinya dari segi adaptasi digitalisasi dan teknologi.

Sebab, suka tidak suka, perkembangan digitalisasi dan teknologi telah masuk ke semua sektor bisnis sejalan dengan perkembangan industri 4.0.

"Ini menciptakan peluang dan disrupsi yang menuntut SDM untuk terus beradaptasi, namun tetap memegang prinsip keislaman dalam ekonomi," pungkasnya.