Mati-matian Selamatkan Garuda dari Utang Rp138 T

Mengamini Toto, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut semua anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti satu suara dalam menyelamatkan Garuda guna menghindari tumpukan masalah yang bakal hadir kalau Garuda tak lagi mengudara.

Salah satu permasalahan besar yang dilihat Abra adalah potensi risiko sistemik yang bakal memukul kreditur yang sebagian juga BUMN, misalnya Himbara, PT Pertamina (Persero), hingga PT Angkasa Pura (Persero).

Jika melihat rincian utang Garuda Indonesia, utang terdiri dari utang lessor US$6,35 miliar, ke bank US$967 juta, dan ke vendor BUMN US$630 miliar.

Oleh karena itu ia menyebut Kementerian BUMN harus melakukan kajian risiko sistemik yang ditimbulkan. Jangan sampai, kata dia, terjadi shock ketika Garuda gagal melakukan restrukturisasi.

"Apakah sudah dikaji oleh pemerintah risiko sistemik yang terjadi kalau pailit dan dampaknya ke masing-masing vendor dan kreditur tadi? Apakah sudah cukup kuat menghadapi shock ketika Garuda pailit?" bebernya.

Di sisi lain, Abra mewanti-wanti Kementerian BUMN untuk tidak buru-buru mengambil opsi melepas mayoritas saham pemerintah kepada swasta. Pasalnya, peran penugasan Garuda bisa terancam ketika pemerintah bukan lagi pemilik suara mayoritas.

Ia menilai pemerintah belum perlu melirik opsi tersebut dan mestinya fokus mereformasi internal perusahaan dan memastikan negosiasi bakal berhasil.

Ia menambahkan menteri-menteri Jokowi harus bahu-membahu menyelamatkan Maskapai Nasional tersebut. Apalagi, ia menilai Jokowi sebetulnya sudah memberi sinyal kuat ingin Garuda tetap terbang.

Sinyal tersebut ia baca saat Jokowi memilih menyewa pesawat Boeing B777-300ER milik Garuda Indonesia pada kunjungan ke luar negeri pertamanya selama masa pandemi akhir Oktober lalu.

"Tinggal para menteri-menteri ini bisa menangkap ga keinginan Presiden menyelamatkan Garuda dan secara objektif dan terbuka bisa saling mendukung menyelamatkan Garuda," papar dia.

Tak Boleh Lepas Tangan

Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo menyebut pemerintah tak boleh lepas tangan dari tanggung jawab dan mengambil jalan pintas memailitkan Garuda. Ia menjelaskan ada banyak peran krusial yang dipegang Garuda yang berpotensi menimbulkan gejolak nasional bila Garuda pailit.

Pertama, peran konektivitas yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah di pelosok dan rute sepi penumpang.

Kedua, price leader tiket pesawat di RI. Gatot menilai sebagai maskapai full service dan salah satu pemain terbesar di dalam negeri, Garuda punya peran menyeimbangkan harga tiket pesawat.

Gatot menuturkan keberadaan Garuda tidak boleh dilihat hanya sebagai perusahaan penerbangan semata, melainkan bagian krusial dari ekosistem penerbangan RI.

Ketiga, bahaya monopoli. Gatot mengaku khawatir transportasi udara Indonesia bakal dimonopoli oleh Lion Air Group yang saat ini telah menggengam sekitar 50 persen dari total penerbangan. Apalagi, Lion Air juga sedang getol ekspansi dengan meluncurkan Super Air Jet.

Keempat, stabilisasi sosial, ekonomi, dan politik. Gatot menyebut jika Garuda mengecilkan ukurannya atau bahkan pailit, maka bakal terjadi defisit atau kekurangan penawaran di sektor transportasi udara.

Di tengah peningkatan lalu lintas pesawat dengan mulai meredanya kasus covid-19, Gatot mewanti-wanti potensi gejolak sosial, ekonomi, dan politik bila kebutuhan penerbangan dalam negeri tak bisa dipenuhi sedangkan maskapai yang beroperasi bisa dihitung jari.

Oleh karena itu, ia menyebut permasalahan Garuda jangan hanya dilihat dari jumlah utang di atas kertas tapi juga peran krusial yang belum bisa diambil alih oleh maskapai pemerintah atau swasta lainnya.

Selain itu, ia mengingatkan kalau Garuda Indonesia memegang sejarah penting sebagai bentuk keberhasilan konferensi meja bundar RI-Belanda pada 1949.

"Garuda ini sejarahnya kemerdekaan, kan didapat dari konverensi meja bundar. Keberhasilan kita di konferensi meja bundar salah satunya itu penyerahan maskapai nasional dari Belanda ke Indonesia," tutupnya.