Transaksi Dagang RI-China Belum Bisa 'Bye-bye' dari Dolar AS

Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun menyebut pembayaran transaksi dagang antara RI-China masih didominasi oleh dolar AS.

Padahal, kedua negara sudah bisa bertransaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) yang memungkinkan kegiatan pembayaran bisa dilakukan menggunakan rupiah atau yuan.

Ia menyayangkan dominasi dolar AS karena China merupakan negara tujuan ekspor dan importir terbesar RI. Sedangkan AS merupakan negara tujuan ekspor ketiga dan negara asal impor nomor 7 Indonesia.

Melihat data Bank Indonesia (BI), porsi ekspor dan impor Indonesia-China secara total mencapai lebih dari US$55 miliar atau setara 35 persen dari total perdagangan Indonesia.

Sementara, porsi perdagangan dengan AS relatif mungil, yakni hanya 5 persen untuk impor dan 10 persen ekspor Indonesia. Tapi, penggunaan mata uang dolar AS dalam pembayaran perdagangan Indonesia setara 94 persen untuk ekspor dan 83 persen total impor.

Karena itu, Djauhari berharap transaksi dagang menggunakan rupiah-yuan akan lebih meningkat guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan untuk efisiensi transaksi.

"Disayangkan sebagian besar transaksi kedua negara masih menggunakan mata uang dolar AS (USD)," jelas dia pada acara Local Currency Settelment Framework Indonesia-Tiongkok, Rabu (17/11).

Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Rahmatullah Sjamsudin melihat ada tren pertumbuhan pemanfaatan LCS. Per Oktober 2021, ia menyebut pertumbuhan transaksi LCS sudah menembus US$1,72 miliar secara total.

Adapun sektor yang telah menggunakan kurs lokal adalah sektor manufaktur, pertanian, dan pertambangan dan masih berpusat di Pulau Jawa.

[Gambas:Video CNN]

"Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang pertumbuhan cukup besar untuk perdagangan Indonesia-China menggunakan LCS," ujar dia.

Pada kesempatan sama, Rahmatullah memberi sinyal pihaknya bakal memberi insentif bagi pihak yang memilih menggunakan kurs lokal dibandingkan dolar Paman Sam. Menurut dia, aturan terkait insentif sedang digodok dan payung hukumnya sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Ini (aturan) sedang kami godok jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan ada insentif-insentif yang bisa kami berikan bila Bapak/Ibu melakukan LCS," pungkasnya.