Transaksi Jual Beli Saham Lewat Fintech Diprediksi Tembus 9 Juta

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) memperkirakan transaksi jual dan beli saham menggunakan financial technology (fintech) bisa mencapai 9 juta transaksi hingga akhir tahun nanti.

"Saya diberitahu jumlah transaksi pada akhir 2021 diperkirakan mencapai 9 juta transaksi jual dan beli saham hanya melalui fintech," ujar Kepala Pasar Modal Aftech Muhammad Hanif sekaligus Co-Founder & Director Tanamduit Muhammad Hanif dalam Media Workshop, Jumat (19/11).

Berdasarkan hitungannya, rata-rata transaksi saham bisa 37 ribu transaksi per hari lewat fintech. Angka itu berdasarkan hitungan 20 hari dalam sebulan. "Itu jumlah sangat signifikan dan akan terus meningkat," kata Hanif.

Ia menilai edukasi terkait penggunaan fintech kepada masyarakat harus ditingkatkan. Jika pengetahuan masyarakat meningkat, maka transaksi saham lewat fintech juga ikut naik.

Saat ini, sambung Hanif ada beberapa tantangan dalam mengembangkan fintech di pasar modal. Pertama, masyarakat menilai aplikasi fintech cukup ruwet.

"Terlalu banyak data yang harus diisi. Masyarakat menilai data yang dibutuhkan berlebihan, dan khawatir terjadi pengeluaran biaya marketing yang sia-sia dengan proses pembukaan rekening," kata Hanif.

Kedua, transaksi redemption di fintech dinilai mahal. Hal itu mengurangi minat investasi nasabah ritel. "Sehingga perlu dicarikan jalan keluar berbasis teknologi untuk mengatasinya," terang Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Divisi Government to Person Aftech Marcella Wijayanti menuturkan pemerintah juga kerap menggunakan layanan fintech untuk menyalurkan bantuan. Salah satunya bantuan untuk penerima program Kartu Prakerja.

Ia mengklaim 76 persen dari 5,5 juta penerima Kartu Prakerja memilih menggunakan e-wallet ketimbang rekening biasa.

"Karena mudah uang masuk langsung bisa dimanfaatkan lewat Gopay, Ovo, LinkAja. Semua ketika menerima bantuan bisa langsung pakai, tidak perlu ke mana-mana lagi," dia Marcella.

Selain itu, Marcella menyatakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) telah menerapkan elektronifikasi pada sebagian transaksi belanja dan pendapatan daerah.

Kemudian, 48,8 persen pajak daerah dan 17,8 persen retribusi sudah terkoneksi dengan sistem elektronifikasi.

Menurut Marcella, ada tiga faktor alasan pentingnya pemda menerapkan elektronifikasi dalam memberikan pelayanan publik. Pertama, elektronifikasi dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kedua, mendorong perbaikan layanan dan kebijakan berdasarkan data. Ketiga, mempercepat penetrasi ekonomi digital.