BKPM Urus Perizinan Hulu Migas Mulai Tahun Depan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melayani perizinan industri hulu minyak dan gas (migas) tahun depan. Saat ini, perizinan sektor migas masih dilayani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Insyaallah, pada 2022, hulu migas akan masuk dalam bagian investasi yang akan dilayani Kementerian Investasi," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) di Nusa Dua, Bali, Senin (29/11).

Terkait layanan perizinan tersebut, Bahlil mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mendorong perizinan satu pintu.

Menurut Bahlil, substansi materi UU Ciptaker tidak ada perubahan, termasuk peraturan pemerintah turunannya. Oleh karenanya, tidak perlu ada keraguan bagi pelaku usaha.

Bahlil berpandangan industri hulu migas ke depan menghadapi tantangan. Salah satunya, penurunan konsumsi seiring meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Namun, pemerintah masih ingin meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Tahun ini, Indonesia menargetkan investasi hulu migas menembus US$12 miliar. Saat ini, lanjut Bahlil, realisasinya baru US$9 miliar dengan proyeksi akhir tahun di kisaran US$11 miliar.

Untuk itu, pemerintah berkoordinasi agar bisa memberikan insentif yang efektif untuk mendorong minat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melakukan pengeboran di Indonesia. Dalam menyusun formulasi itu, pemerintah juga akan meminta masukan dari pengusaha.

"Formulasi ini sedang kami bangun termasuk insentif. Kemarin saya bicara dengan menkeu (Sri Mulyani dan menteri esdm (Arifin Tasrif), saya targetkan investasi ke depan hulu migas US$15 miliar-US$16 miliar. Ini yang kami dorong," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga meminta KKKS juga melibatkan pengusaha daerah dalam melakukan kegiatan usaha. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan SKK Migas.

"Silahkan pengusaha mengerjakan sumur di daerah tapi jangan melupakan orang daerah. Orang daerah harus menjadi subyek dan objek pembangunan ekonomi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]