Organisasi Masyarakat Sipil Tolak WTO, Dinilai Rugikan Wong Cilik

CNN Indonesia
Rabu, 01 Dec 2021 05:48 WIB
Gabungan organisasi masyarakat sipil mengecam dan menolak WTO karena dinilai memperkuat dominasi negara maju dalam perdagangan global. Gabungan organisasi masyarakat sipil mengecam dan menolak WTO karena dinilai memperkuat dominasi negara maju dalam perdagangan global. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gabungan organisasi masyarakat sipil, Gerak Lawan mengecam dan menolak kehadiran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, mereka menilai banyak kebijakan WTO yang merugikan rakyat kecil.

Gerak Lawan menyebut kehadiran WTO tidak melahirkan solusi atas problematika rakyat di negara berkembang dan miskin, justru menghadirkan kesenjangan mendalam bagi pembangunan dan arah ekonomi di negara terkait.

Koalisi tersebut menyebut perundingan WTO yang sejatinya berlangsung pada pekan depan di Jenewa hanya akan memperkuat dominasi negara maju dalam ekspansi perdagangan global ketimbang mendorong agenda pembangunan negara berkembang dan miskin.


Kepala Departemen Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik mengatakan kehadiran WTO sebenarnya tidak ada relevansinya dalam menjawab ketimpangan sosial rakyat. Ia menuturkan WTO hanya alat negara maju untuk mendorong isu yang mendukung kepentingan ekonomi-bisnis mereka.

Hal tersebut tampak dari isu-isu yang didorong oleh negara maju, seperti Reformasi WTO, subsidi perikanan, pernyataan bersama inisiatif e-commerce yang dikebut pembahasannya karena didominasi kepentingan negara maju.

Sementara, ia menilai WTO tidak sensitif terhadap isu yang menyangkut kesejahteraan negara berkembang dan miskin, seperti soal subsidi pertanian hingga trips waiver atau pelucutan limitasi vaksin covid-19 lewat hak intelektual yang diusulkan India-Afrika.

"Isu Trips Waiver yang diusulkan proposalnya oleh Afrika-India masih mandek pembahasannya, bahkan jauh dari kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan WTO sebenarnya tidak sensitif terhadap isu kemanusiaan terlebih lagi isu-isu ketimpangan di negara berkembang-miskin," kata Maulana lewat rilis, Selasa (30/11).

Koordinator Advokasi Isu Kesehatan (IGJ) Agung Prakoso menyoroti isu ketimpangan akses vaksin yang hingga kini masih terus menjadi permasalahan global. Ia menyebut ketimpangan akses vaksin covid-19 masih akan terus terjadi jika praktek monopoli paten oleh perusahaan farmasi masih terus dipertahankan di bawah aturan Trips WTO.

Ia menyayangkan sikap negara-negara maju yang hingga kini masih menolak proposal Trips Waiver. Padahal, dunia harus bergerak cepat untuk mengatasi ketimpangan akses dan ancaman mutasi virus covid-19.

Oleh karena itu, Koalisi Gerak Lawan secara spesifik menyampaikan tuntutan kepada negara-negara kaya seperti Swiss, Uni Eropa, dan Inggris untuk segera menyetujui proposal Trips Waiver.

"Proposal Trips Waiver akan memastikan adanya akses dan distribusi yang adil atas vaksin, obat, dan peralatan medis terkait covid-19 bagi negara-negara miskin, karena akan menghentikan praktek monopoli paten yang selama ini menghambat akses vaksin di negara-negara berkembang," beber dia.

[Gambas:Video CNN]



(wel/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER