ANALISIS

Sirna Ruh Kenegarawanan MPR di Balik Ribut Anggaran dengan Sri Mulyani

Wella Andany | CNN Indonesia
Kamis, 02 Des 2021 07:50 WIB
Sejumlah pengamat menyebut konflik pimpinan MPR dengan Menkeu Sri Mulyani terkait pemangkasan anggaran menunjukkan ruh kenegarawanan MPR telah hilang.
Sejumlah pengamat menyebut konflik pimpinan MPR dengan Menkeu Sri Mulyani terkait pemangkasan anggaran menunjukkan ruh kenegarawanan MPR telah hilang. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).

Beda pandangan, Guru Besar Ekonom Politik IPB Didin Damanhuri menyebut pangkal masalah dari seteru Ani dan MPR adalah tak adanya komunikasi politik yang seharusnya dilakukan Bendahara Negara sebelum memangkas anggaran.

Ia menilai Ani tak bisa langsung memangkas anggaran MPR seperti ia memangkas anggaran KL dan non-KL di bawah lembaga eksekutif karena MPR bukan lembaga di bawah Kepresidenan, melainkan lembaga tinggi setara eksekutif.

Dari pandangannya, Sri Mulyani terlalu percaya diri atau over confident dan tak melakukan konsultasi lagi dengan MPR. Ia menyebut Ani boleh saja piawai dalam hal menata keuangan negara dan didapuk sebagai menteri keuangan terbaik dunia, tapi ia tetap harus melakukan komunikasi politik dengan mitra kerja pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masalahnya kemungkinan besar itu komunikasi politik yang tidak dilakukan jadi pendekatannya sangat teknokratis jadi ada kehebohan baru yang tidak perlu," ujarnya.

Didin menduga MPR marah besar karena anggaran 2022 cukup krusial menuju Pemilu 2024 nanti dan ada program yang mutlak dilakukan tapi anggaran tak cukup. Ia menyebut beberapa agenda penting MPR meliputi diskusi publik terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Ia pun menyayangkan terjadinya kontroversial yang menambah ketidakkondusifan di tengah putusan inkonstusional UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Didin juga menyoroti tanggapan Ani yang disampaikan lewat sosial media, bukan forum resmi. Menurut dia, Sri Mulyani tak semestinya memaparkan alasan anggaran MPR dipangkas, toh ia yakin Bamsoet dkk sudah paham dengan konsep refocusing anggaran yang mulai diberlakukan sejak 2020.

Berharap bola panas tak bergulir kian jauh, ia menyarankan Ani untuk membuat bertemu dengan Jokowi untuk membahas penyelesaiannya dengan tujuan bertemu dengan pimpinan MPR.

"MPR bereaksi keras bukan tidak mengerti perlunya realokasi anggaran, bukan, tapi eksistensi lembaga MPR tidak dipahami oleh suatu lembaga politik," paparnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai pernyataan MPR mestinya menjadi instropeksi bagi Ani. Menurut dia, lembaga tinggi seperti MPR tidak sembarang koar-koar hingga menimbulkan kegaduhan di publik.

Ia meyakini sikap MPR tersebut telah dipertimbangkan secara matang karena perselisihan tersebut tak hanya menjadi tontonan rakyat, tapi juga investor di dalam dan luar negeri.

Sepaham dengan Didin, Abra menyebut permasalahan bukan terletak pada pemangkasan anggaran, tapi komunikasi politik yang tak dipahami oleh Menteri Keuangan selaku wakil eksekutif di bidang perencanaan fiskal.

"Seakan-akan ada superioritas Menteri Keuangan ketika diminta untuk diskusi/dialog dengan MPR beberapa kali dianggap tidak hadir jadi mereka menyayangkan di situ, itu segera harus diperbaiki," jelasnya.

Abra mewanti-wanti agar perseteruan ini tidak melebar dan dapat diselesaikan secara internal. Bila saling bersikap dingin, ia khawatir pembahasan kebijakan strategis dan perencanaan keuangan ke depan bakal tak mulus mengingat pemerintah membutuhkan restu DPR dan MPR dalam mengambil keputusan.

Di tengah ketidakpastian UU Cipta Kerja, varian baru omicorn covid-19, kekhawatiran tapering off yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar, Abra menilai kontroversi seperti ini mestinya dihindari.

"Nah ditambah dengan kegaduhan ini dikhawatirkan akan memberi tekanan terhadap stabilitas pasar obligasi negara kita," kata dia.

Lebih jauh, Abra memandang sah-sah saja MPR mendesak Presiden mengevaluasi dan mengganti anak buahnya, termasuk menteri keuangan sekali pun. Tapi ingat harus ada argumentasi dan data yang valid soal ketidakcakapan Ani mengelola keuangan negara.

Jika tak bisa memaparkan alasan yang kuat soal kinerja Ani yang tidak memuaskan di luar komunikasi politik, ia menilai yang terlihat malah besarnya ego MPR di mata publik.

"Kalau sentimen hanya di tidak hadir, saya pikir justru yang terjadi publik malah menyerang balik MPR karena kesannya MPR justru yang salah, yang kekanak-kanakan," pungkasnya.

(agt)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER