BPK Peringatkan Pemerintah soal Utang Lewati Rekomendasi IMF

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengatakan indikator kerentanan utang 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan international debt relief (IDR).

Hal ini tertuang dalam Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal 2020 yang dirilis BPK dalam IHPS Semester I 2021.

BPK mengatakan rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77 persen pada 2020. Angkanya melebihi rekomendasi IMF yang sebesar 25 persen-35 persen.

Begitu juga dengan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen pada 2020. Realisasi itu melampaui rekomendasi IMF sebesar 7 persen-10 persen dan IDR 4,6 persen-6,8 persen.

Lalu, rasio utang terhadap penerimaan tembus 369 persen pada tahun lalu. Sementara, rekomendasi IMF hanya 90 persen-150 persen dan IDR cuma 92 persen-167 persen.

Selain itu, BPK mencatat indikator kesinambungan fiskal sebesar 4,27 persen pada 2020. Angkanya jauh di atas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)-debt indicator, yakni di bawah nol persen.

Oleh karena itu, BPK mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola fiskal. Terlebih, pandemi covid-19 membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang, dan selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah sebesar Rp6.687,28 triliun per Oktober 2021. Angkanya setara dengan 39,69 persen terhadap PDB.

Jumlah utang pemerintah turun Rp24,24 triliun jika dibandingkan dengan September 2021. Hal ini karena utang dari surat berharga negara (SBN) valas turun sebesar Rp13,85 triliun dan pinjaman turun Rp15,26 triliun.