Menperin, Usul Gratis Pajak Mobil Rp240 Juta dan Curiga Lobi Tertentu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah mengusulkan kebijakan baru di sektor otomotif kepada Menkeu Sri Mulyani. 

Ia minta Sri Mulyani mengeluarkan mobil seharga Rp240 juta dari daftar barang mewah dan menghapus pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadapnya. 

Permintaan ia ajukan meski kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru 1.500-2.500 cc belum berakhir. Menurut Agus 'mobil rakyat' adalah mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80 persen.

"Mobil rakyat itu yang harganya Rp240 juta. Itu bukan merupakan barang mewah, jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu," kata Agus, Rabu (29/12).

Agus mengatakan pembebasan PPnBM ditujukan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi, mengingat industri otomotif merupakan kunci pertumbuhan.

Selain itu, ia juga telah mengajukan insentif yang berbasis emisi karbon supaya semakin kecil kendaraan menghasilkan emisi karbon, maka akan semakin kecil pula pengenaan pajaknya.

Sekretaris Umum Gerakan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebut tarif PPnBM saat ini beragam tergantung emisi gas buang, dari 10 persen hingga 120 persen.

Ia mendukung pernyataan Agus untuk menghapuskan PPnBM mobil rakyat karena menurut dia untuk mobil 'murah' sudah tidak masuk dalam kategori barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari untuk beraktivitas hingga berniaga.

Tak hanya mobil, ia menyebut hal serupa juga terjadi pada televisi hingga sepeda yang di awalnya dianggap barang mewah lalu keluar dari kategori tersebut karena kepemilikannya jadi lumrah.

"Jadi kan bukan kemewahan, jadi selayaknya pengenaan bukan objek barang mewah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/12).

Ia optimis penerapan gratis PPnBM mobil rakyat bakal mendorong penjualan di dalam dan luar negeri karena harganya yang kian kompetitif. Pada ujungnya, ia menilai kebijakan bisa berdampak luas hingga ke pembukaan lapangan kerja.

Kendati begitu, Kukuh sebenarnya lebih setuju jika pemerintah melanjutkan saja relaksasi PPnBM mobil baru 1.500-2.500 cc karena ampuh dalam mendongkrak penjualan mobil.

Dia menuturkan sebelum kebijakan diluncurkan, penjualan hanya di kisaran 40 ribu-50 ribu unit per bulan. Kemudian naik nyaris dua kali lipat menjadi di kisaran 85 ribu unit, khusus November lalu bahkan menembus 87 ribu unit.

Namun, kebijakan belum berhasil mengembalikan volume penjualan ke level normal di kisaran 90 ribu-100 ribu unit per bulan.

Kukuh berharap kebijakan yang diberikan sejak Maret 2021 ini bisa dilanjutkan hingga pandemi bisa dikelola dengan baik.

"Agar momentum yang sudah dicapai 2021 masih bisa dilanjutkan di 2022 karena pandemi masih ada dan pergerakan masih terbatas," kata dia.

Pendiri sekaligus Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini pesimis kebijakan bakal berdampak besar terhadap ekonomi secara luas karena ia memproyeksikan kenaikan penjualan hanya akan terjadi pada awal penerapan kebijakan saja.

Dia menilai kebijakan hanya akan efek dalam jangka pendek saja karena tak bisa menjadi pemantik kenaikan permintaan secara berkelanjutan.

Ia memaparkan bahwa seharusnya kebijakan pemerintah tak melulu bersifat ringkas, cepat, tapi dampaknya pendek. Melainkan mestinya pemerintah membuat kebijakan yang memberikan kesempatan bagi kelompok menengah ke bawah untuk berkembang sehingga permintaan tercipta secara sendirinya.

Hendri mengaku lebih setuju jika uang triliunan rupiah yang berpotensi menguap karena kebijakan PPnBM digunakan untuk meningkatkan kesempatan dan kesejahteraan masyarakat bawah, misalnya lewat perluasan bantuan sosial (bansos) atau memberi stimulus untuk mendorong terciptanya wirausahawan yang saat ini jumlahnya masih minim.

"Jadi ini model-model kebijakan sebenarnya pilihan pendek saja, kalau kita belum menghitung sebenarnya multiplier-nya berapa sih dibandingkan dengan menempatkan stimulus di tempat lain," kata dia.

Ia menuturkan kebijakan relaksasi PPnBM di awal masih bisa diterima, tapi jika berlanjut di tahun depan dan seterusnya, ia menilai malah pemerintah bakal rugi besar.

Di tengah kampanye pemerintah menggurangi emisi karbon lewat perluasan penggunaan kendaraan massal, kebijakan gratis PPnBM malah mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga, Hendri menilai kebijakan ini bakal membuat pemerintah boncos dua sisi.

"Ini ketidakjelasan tren, kita bangun transportasi publik tetapi transportasi pribadi dimudah-mudahkan semuanya, nah jadi kan ini ongkos di kanan dan ongkos di kiri. Gimana coba? Jadi yang mana? Jadi engga jelas," papar dia.

Hendri juga tak setuju kalau kebijakan bakal berdampak besar bagi penyerapan tenaga kerja karena ia melihat sektor manufaktur otomotif sudah menggunakan robot atau otomatisasi yang tinggi.

Karena itu, dia mengaku bingung kebijakan yang dibuat pemerintah kerap bersifat ad hoc atau melibatkan kelompok tertentu, hal ini membuatnya curiga ada keterlibatan lobi politik dari pihak tertentu.

"Apakah itu ad hoc karena political economy atau lobi politik kah itu? Atau itu hanya (kebijakan) karena yang paling mudah? Ini menjadi pertanyaan besar," tutupnya.