Karut Marut Batu Bara dan Jaminan Agar PLN 'Nyetrum' Listrik

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa malah menyiratkan kelucuan dari kebijakan pemerintah yang dengan gampang mengganti kebijakan ekspor batu bara kurang dari 14 hari.

Ia menilai setidaknya ada dua alasan, larangan ekspor batu bara dicabut. Pertama, sebagian batu bara yang diekspor dengan tingkat kalori yang tinggi memang tidak diperlukan di Tanah Air. Pantas saja, apabila ekspor batu bara tidak perlu untuk dilakukan.

"Setiap bulan ekspor kira-kira 30 juta-40 juta ton, tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan PLN dan IPP yang kalori batu baranya 4.200-5.300. Sementara, di dalam produksi ada juga batu bara yang di atas 5.300 yang diekspor ke Jepang dan Korea. Kalau gak salah 30 persen yang menengah tinggi, batu bara itu gak dibutuhkan. Memang, menurut saya gak perlu dilarang," jelasnya.

Karenanya, ia maklum terhadap protes sejumlah negara importir. Apalagi, kebijakan dibuat secara mendadak dan tidak disosialisasikan dengan baik.

Kedua, sambung Fabby, apabila kebutuhan batu bara PLN yang diperkirakan mencapai 10 juta ton per bulan telah terpenuhi, maka memang nampaknya tidak perlu melarang ekspor batu bara.

"Sampai Senin kemarin katakan sudah ada komitmen 13,5 juta ton. Sebenarnya, secara rata-rata kebutuhannya mencapai 10 juta ton. Jadi ketika ada 13,5 juta ton untuk 15-20 hari ke depan, PLN aman," ucapnya.

Di lain sisi, Fabby mempertanyakan sikap Luhut yang justru ingin membubarkan PT PLN Batubara. Memang, kontribusi anak usaha PLN sangat kecil dibanding pasokan yang dibutuhkan PLN. Tetapi PLN Batubara berperan memasok kebutuhan PLTU di Indonesia Timur.

"PLN Batubara hanya memasok 2,5 juta ke PLN. Bandingkan dengan kebutuhan batu bara PLN per tahun yang mencapai 119 juta ton, kecil sekali," katanya.