Intaian Masalah Baru dari Kebijakan Kilat Atasi Krisis Batu Bara PLN

Pengamat Pertambangan dan Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyebut masalah krisis batu bara yang menimpa PLN bukan terletak pada skema mana yang diberlakukan pemerintah. Tapi masalah terjadi akibat loyonya sikap pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam menangani pembangkangan pengusaha batu bara nakal.

Ia mengatakan efek dari ketidaktegasan itu tampak jelas dari krisis energi yang lagi-lagi dihadapi RI. Menurut dia, kalau dijalankan dengan tegas, kebijakan DMO sebetulnya bisa menjamin pasokan batu bara PLN.

"Seharusnya pemerintah malu, masa negara dengan ekspor terbesar dunia selain Australia pasok ke PLN saja engga bisa? Itu kan bermasalah," kata dia.

Selain lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga dengan PLN, ia juga menyoroti beberapa anak buah Jokowi yang ditunjuk membuat keputusan di bidang energi. Meski para pejabat itu mengklaim tak punya konflik pribadi karena sudah melepas usaha batu bara, namun mereka masih terafiliasi dengan pengusaha besar batu bara yang merupakan anggota keluarga sendiri.

Karena itu, ia mencium kebijakan BLU bakal lebih memihak ke pengusaha.

Ferdy menilai tak ada nilai lebih yang didapat PLN dari skema BLU karena pungutan ekspor yang ditarik pada ujungnya mengkompensasi PLN untuk kepentingan pengusaha menjual harga patokan pasar.

Sepaham dengan Fahmy, ia melihat tak ada jaminan pengusaha mau menjual produksinya ke PLN walau harga yang dikenakan adalah harga pasar.

"Subsidi ke perusahaan tambang juga ini karena ujung-ujungnya membeli batu bara dari perusahaan tambang menggunakan subsidi, menurut saya engga ada nilai lebihnya dari BLU," bebernya.

Sebagai pihak yang harusnya mengintervensi pasar untuk kepentingan rakyatnya, ia menilai mestinya pemerintah tak lantas disetir kepentingan pengusaha.

Bila pemerintah memihak kepada rakyat, Ferdy memaparkan dalam skema baru harus tetap ada kewajiban pengusaha memasok kuota 25 persen kepada PLN meski harga menggunakan mekanisme pasar. Kalau tidak begitu, ia meyakini krisis energi di RI tak bakal teratasi.

"Ini terus kapan selesainya? Justru kita memercayakan kepada Presiden menempatkan menteri untuk cepat mengambil solusi, jangan lagi dengar pengusaha tambang," katanya.

Di balik gonjang-ganjing krisis batu bara ini, Ferdy melihat ada 'wake up call' nyaring kepada pemerintah untuk segera bergeser menggunakan energi baru terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan energi RI terhadap batu bara.

Jika sumber listrik negara tak hanya bertumpu pada satu sumber, ia menilai krisis energi bakal teratasi dan keuangan negara pun tak bakal terbebani ketika harga batu bara selangit.

"DMO ini masalah menahun yang sekarang baru terbongkar. Pemerintah harus tegas menghadapi perusahaan batu bara," pungkasnya.