Ekonomi RI Harus Tumbuh 6 Persen Agar Bergelar 'High Income Country'

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan ekonomi RI harus tumbuh minimal 6 persen setiap tahun agar dapat menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut mungkin saja terjadi, khususnya pasca pandemi covid-19.

Saat ini, pemerintah juga sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen-7 persen agar keluar dari middle income trap.

"Pertumbuhan ekonomi potensial di Indonesia perlu didorong agar dapat tumbuh hingga 6-7 persen dalam jangka panjang. Dengan begitu, Indonesia dapat keluar dari middle income trap sebelum 2045," kata Amalia dalam webinar Transformasi Ekonomi untuk Penguatan dan Pemulihan Bersama, Kamis (24/2).

Menurut penelitian Bappenas, lanjutnya, Indonesia dapat keluar dari middle income trap pada 2043 jika ekonomi tumbuh 6 persen setiap tahun.

"Oleh karena itu Indonesia masih memiliki waktu hingga 20 tahun agar dapat meningkatkan status dari negara upper middle income menjadi high income," ujar Amalia.

Amalia yakin Indonesia bisa mencapai target tersebut karena melihat keberhasilan Korea Selatan. Negara tersebut keluar dari middle income trap dalam waktu 14 tahun.

Menurut Amalia, Korea Selatan mampu mencapai prestasi tersebut karena melakukan transformasi ekonomi dalam bidang riset dan inovasi.

Namun demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi guna mencapai pertumbuhan 6 persen-7 persen. Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah menambah lapangan pekerjaan, industri, hingga sumber daya manusia.

"Kita saat ini terlalu bergantung ke komoditas non-olahan, sehingga ekonomi kita tidak optimal. Kemudian, deindustrialisasi sempat terjadi, di mana manufaktur kita turun. Lalu, kita punya tenaga kerja cukup besar tetapi tidak punya lapangan kerja yang cukup," jelas Amalia.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur demi menekan biaya logistik.

[Gambas:Video CNN]