Ekonom Ingatkan Bahaya Harga Minyak Melesat ke US$300 Bagi RI

CNN Indonesia

Jumat, 11 Mar 2022 06:00 WIB

Ekonom mengingatkan pemerintah bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik Rusia-Ukraina bisa mengganggu ekonomi dalam negeri dan bebani APBN. Ilustrasi. (iStock/bomboman).

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperingatkan pemerintah untuk waspada terhadap lonjakan harga minyak dunia yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina belakangan ini.

Apalagi, bila lonjakan harga minyak mencapai skenario terburuk; mencapai US$300 per barel. Pasalnya, lonjakan bisa berdampak besar ke ekonomi Indonesia.

Untuk inflasi misalnya, ia meramal bisa tembus 10 persen akibat masalah tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Goldman Sachs Prediksi Dunia Hadapi Krisis Energi Terburuk

Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan jika sampai harga minyak tembus US$300, maka beban APBN akan semakin berat.

Ia mengakui setiap kenaikan harga minyak US$1 akan meningkatkan penerimaan negara senilai Rp3 triliun. Namun di sisi lain, peningkatan harga tersebut juga menambah beban negara.

Tambahan beban itu untuk membayar subsidi BBM, listrik, maupun LPG yang berpotensi meningkat tajam.

"Karena memang setiap kenaikan ICP kita, maka beban subsidi baik itu BBM, listrik maupun LPG meningkat tajam. Saat ini dengan ICP Februari yang sudah di US$95 per barel sedangkan asumsi APBN 2022 hanya US$63. Itu beban tambahan subsidi sudah mencapai berkali-kali lipat mengalami peningkatan," jelasnya.

Ia menambahkan kalau peningkatan beban belanja akibat kenaikan harga minyak terjadi, maka mau tidak mau pemerintah harus menambah pinjaman.

"Jika tidak kuat, maka pilihannya adalah menaikkan harga komoditas energi subsidi dan membatasi serta mengurangi penggunaan produk subsidi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Cara lain, memangkas pos belanja yang tidak perlu. Dan kalau itu terpaksa perlu dilakukan, pilihan yang mungkin dilakukan menunda penggunaan anggaran untuk IKN dan PSN yang belum mendesak.

"Tinggal seberapa besar kebutuhan untuk menahan laju tekanan terhadap APBN oleh tingginya harga komoditas energi," katanya.

Bhima menambahkan menunda pembangunan IKN bukan sesuatu yang buruk untuk dilakukan di tengah kondisi genting.

"Bisa jadi kayak IKN ini ditunda dulu. Kecuali pemerintah percaya diri sebagian besar dananya diambil dari swasta yang mau terlibat ke IKN, tapi kan susah. Jadi opsinya tunda saja dulu proyek infrastruktur yang mungkin dirasa belum terlalu urgent untuk kondisi terburuk itu," katanya.