Serikat Buruh Ajukan 11 Tuntutan saat Unjuk Rasa May Day

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan 11 tuntutan dalam unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 14 Mei mendatang.

Ketua KSPI Said Iqbal merinci 11 tuntutan tersebut, pertama, menolak omnibus law undang-undang cipta kerja yang saat ini tengah direvisi di DPR.

Kedua, menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Hal ini menyusul wacana kenaikan Pertalite dan LPG 3 kg yang dilontarkan sejumlah pejabat negara, salah satunya Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Ketiga, menuntut pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tentang pembantu rumah tangga (PRT), menolak revisi undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) dan menolak total atas UU no 21 tentang serikat pekerja dan serikat buruh.

"UU PPP itu hanya akal-akalan DPR untuk memuluskan revisi omnibus law," kata Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/4).

Keempat, serikat pekerja menolak upah murah. Kelima, menuntut penghapusan outsourcing. Said mengatakan omnibus law membuat sistem outsourcing menjadi tidak ada batas waktunya sehingga sama dengan sistem perbudakan modern.

Keenam, serikat buruh dan pekerja menuntut redistribusi kekayaan yang adil dan merata dalam bentuk jaminan sosial. Dalam hal ini, ada 5 jaminan sosial yang diminta yaitu jaminan makanan, jaminan pendidikan wajib belajar 15 tahun.

"Pendidikan D3 itu harusnya gratis," kata Said Iqbal.

Kemudian, ada jaminan perumahan dan bukan dalam bentuk tabungan perumahan rakyat (Tapera), jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran.

Ketujuh, serikat buruh dan pekerja menolak kenaikan pajak 11 persen karena dianggap memberatkan masyarakat.

"Sudah upah tidak naik, tapi harga-harga naik, ditambah pajak juga naik," kata Said.

Kedelapan, menuntut pengesahan rancangan peraturan pemerintah tentang Anak Buah Kapal (ABK).

Kesembilan, menolak penghapusan penerima bantuan iuran (PBI) dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kesepuluh, tidak boleh ada orang lapar di negeri yang kaya. Terakhir, serikat buruh dan pekerja menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan menuntut agar Pemilu harus dilakukan pada 11 Februari 2024.

Sementara itu, pada 1 Mei mendatang, serikat buruh akan melakukan aksi damai di Bundaran HI Jakarta yang akan diikuti oleh kurang lebih 300 orang.

Dalam aksi damai tersebut, tuntutan yang diminta oleh serikat buruh dan pekerja yaitu meminta penurunan harga bahan pokok termasuk minyak goreng baik curah maupun kemasan.

Kemudian, buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri perdagangan dari posisinya.

"Ditangkapnya dirjen perdagangan luar negeri dan 3 orang pengusaha minyak goreng ini membuktikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dikendalikan oleh mafia/kartel. Kami mendesak agar mendag dicopot, karena selama ini selalu bilang ada mafia tapi ternyata itu dirjennya," kata Said Iqbal.

Selain itu, dia meminta agar KPK juga turun tangan dalam mengusut kasus minyak goreng tersebut.

[Gambas:Video CNN]