Anggaran Subsidi Energi Dipangkas Jadi Rp336 T di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas dana untuk kompensasi dan subsidi energi 2023 menjadi Rp336,7 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding dana kompensasi tahun ini, Rp502,4 triliun.
Anggaran itu terdiri dari subsidi energi Rp 210,7 triliun dan anggaran kompensasi Rp 126 triliun.
"Untuk subsidi yang mencapai Rp 502 triliun tahun ini, termasuk subsidi energi dan kompensasi, tahun depan anggarannya adalah Rp336,7 triliun," kata Ani, sapaan akrabnya, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).
Ani menjelaskan penurunan anggaran subsidi energi ini terjdi karena harga minyak berdasarkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang turun ke level US$90 per barrel. Selain itu, kurs rupiah pun lebih baik.
"Untuk tahun depan lebih karena asumsi dari harga dan tentu dengan implisit volume seperti yang ada di 2022," kata Ani.
Meski begitu, ia menjelaskan volume subsidi energi tentunya harus dikendalikan. Jika tidak, anggaran subsidi Rp502 triliun saat ini pun bisa jebol kalau volume subsidi tidak terkontrol.
"Kita berharap jumlah kilo liter, juta kilo liter untuk pertalite, solar, dan jumlah elpiji harus dikendalikan. Kalau tidak pasti akan melewati, bahkan Rp 502 triliun bisa terlewati bila subsidi tidak terkontrol," paparnya.
Sebelumnya, volume BBM subsidi tahun ini nyaris jebol. Mengutip data Pertamina penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl) hingga Juli 2022. Artinya kuota pertalite hingga akhir tahun hanya tersisa 6,25 juta kl dari total kuota yang ditetapkan tahun ini yang sebesar 23,05 juta kl.
Lalu, penyaluran BBM subsidi jenis solar telah mencapai 9,9 juta kl hingga Juli 2022. Dengan demikian, sisa kuota solar hingga akhir tahun hanya tersisa 5, juta kl dari total kuota 15,1 kl.
Bendahara negara pun meminta Pertamina mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," ujar Ani, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari Antara.
Ani mengatakan peningkatan volume penyaluran BBM bersubsidi yang di luar kontrol dapat menyebabkan alokasi subsidi dan kompensasi energi melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp502 triliun pada tahun ini.
"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ujarnya.
Di sisi lain, Ani mengatakan kenaikan harga minyak di tingkat dunia dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dapat memberi tekanan terhadap APBN.
"Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan US$100 per barel. Kemarin pernah sampai US$120 per barel, jadi itu juga akan menambahkan," kata dia.
(mrh/agt)