2 Skema Pemerintah Penuhi Bengkak Anggaran Subsidi BBM Rp650 T

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan ada dua pilihan yang dipertimbangkan pemerintah untuk memenuhi anggaran subsidi BBM dan energi yang diproyeksi bakal membengkak hingga Rp650 triliun di akhir tahun.

Pertama, tetap menahan anggaran subsidi energi 2022 di Rp502,4 triliun. Tapi pilihan itu memberikan konsekuensi ke penambahan beban tahun depan. Sebab, pada 2023, harga minyak diprediksi tetap tinggi.

"Mungkin saja (anggaran subsidi energi tetap Rp502 triliun), tapi utang yang harus dibawa ke 2023 membesar. Padahal 2023 juga tetap besar risiko harga minyak tetap tinggi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/9).

Kedua, menambah anggaran energi subsidi di tahun ini juga. Dengan demikian, maka pengurangan jatah subsidi dan kompensasi tahun depan tak perlu dilakukan.

Pilihan-pilihan ini lah yang dikatakan Isa masih dipertimbangkan pemerintah melihat perkembangan yang terjadi. Apalagi, harga minyak dunia meski terus turun, namun belum kembali ke level normal.

"Kami pantau dulu perkembangan sekaligus di-asses tingkat risiko 2023," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memang memprediksi anggaran subsidi energi bakal melonjak ke Rp650 triliun di akhir 2022, meski harga BBM telah dinaikkan. Penyebabnya, karena kuota tetap bertambah.

Meski demikian, kenaikan anggaran ini tak sebesar sebelum BBM dinaikkan yang diramal bisa tembus Rp698 triliun sampai akhir 2022.

Namun, jika anggaran ditambah lagi tahun ini, Febrio menyebutkan pemerintah masih mencari cara untuk memenuhinya.

"Tetap ada kebutuhan tambahan untuk subsidi dan kompensasi, akan kami carikan caranya," kata Febrio dalam diskusi FMB9, Selasa (6/9).