Jumlah kemiskinan di DKI Jakarta sepanjang 2018 - 2020 sempat turun, namun kembali melonjak pada 2020 - 2022 akibat pandemi covid-19. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Tinggal menghitung hari lagi Anies Baswedan akan meninggalkan kursi sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah menjabat sejak 2017 silam. Banyak hal yang sudah ia lakukan saat menjabat, termasuk meminimalisir angka kemiskinan di ibu kota.
Beberapa program yang ia lakukan untuk mengatasi kemiskinan mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin tetap bisa sekolah sampai tamat SMA/SMK.
Kemudian, program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Melalui program ini warga bisa mendapatkan fasilitas rawat jalan di seluruh puskesmas DKI, rawat jalan tingkat lanjut, dan rawat inap di puskesmas serta RS yang bekerja sama dengan Jamkesda (jaminan kesehatan daerah).
Selain itu, pada saat pandemi covid-19, Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per keluarga yang diberikan sebanyak dua kali, serta memberikan bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat yang terdampak covid-19.
Kendati program-program itu dilakukan, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta belum sesuai dengan target yang pernah dilontarkan oleh Sandiaga Uno selaku wakil gubernur, di mana jumlah kemiskinan bisa turun 1 persen semasa periodenya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat tingkat kemiskinan pada awal Anies menjabat tercatat sebanyak 373,12 ribu orang atau 3,57 persen pada Maret 2018.
Jumlah itu kemudian turun pada September 2018 menjadi 372,26 ribu orang atau 3,55 persen. Pada Maret 2019, angka kemiskinan di DKI Jakarta kembali turun menjadi 3,47 persen atau sebanyak 365,55 ribu orang.
Penurunan kemiskinan ini terus berlanjut pada September 2019 yang tercatat menjadi 3,42 persen atau 362,3 ribu orang. Ini adalah persentase angka kemiskinan terendah selama Anies menjabat sebagai Gubernur.
Pasalnya, pada Maret 2020 jumlah orang miskin di DKI Jakarta melonjak mejadi 4,53 persen atau sebanyak 480,86 ribu orang. Angka itu terus bertambah menjadi 496,84 ribu orang atau 4,69 persen pada September 2020.
Tak berhenti sampai di situ, pandemi covid-19 yang menghantam tanah air juga mengerek jumlah penduduk miskin menjadi 501,92 ribu orang atau 4,72 persen pada Maret 2021.
Kendati, pada September 2021 jumlah penduduk miskin sempat turun tipis menjadi 4,67 persen atau sebanyak 498,29 ribu orang. Penurunan itu hanya sementara. Sebab, pada Maret 2022 orang miskin di Jakarta kembali naik menjadi 4,69 persen atau sebanyak 502,04 ribu orang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ada dua penyebab mengapa jumlah kemiskinan yang susah ditekan di era kepemimpinan Anies-Riza. Pertama, covid-19 yang muncul menghantam perekonomian masyarakat Jakarta.
"Memang karena pandemi 2 tahun di era kepemimpinan Anies-Riza, makanya (kemiskinan) sulit diturunkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Kedua, adalah tak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup seperti yang dijanjikan Anies saat awal menjabat bersama Sandiaga Uno.
Menurutnya, program yang dijanjikan saat masa kampanye salah satunya One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE) tidak memberikan peningkatan jumlah penduduk bekerja secara signifikan.
Saat masa kampanye, Anies-Sandi pernah menjanjikan bakal mencetak 200 ribu entrepreneur lewat program OK OCE.
Nyatanya, janji tersebut dikatakan hanya sekedar pemanis saja. Padahal, saat pandemi dan banyak warga kehilangan pekerjaan, program tersebut harusnya bisa membantu.
"Memang karena penyediaan lapangan pekerjaan melalui program OK OCE yang tidak jalan," jelasnya.
Sementara itu, bansos yang digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat miskin.
Arsya (30), misalnya, penerima bansos sembako DKI Jakarta semasa pandemi covid-19 mengatakan bantuan yang diberikan Anies memang sangat berpengaruh, tapi tidak mencukupi. Apalagi masa pandemi begitu panjang dan sampai saat ini masih belum usai.
"Membantu banget bansos sembako nya waktu itu. Karena kan saat pandemi mal semuanya tutup dan tidak boleh keluar rumah sama sekali, jadi kita nggak ada pemasukan, karena suami saya waktu itu jualan di mal. Tapi ya memang tak akan cukup, apalagi hanya sekali dapatnya," tuturnya.
Ia mengatakan isi bansos sembako yang diterima adalah beras, kecap, ikan kalengan, biskuit, minyak goreng dan terigu. Tapi, jumlah yang diberikan tak mencukupi sampai sebulan, sedangkan penutupan usaha lebih dari itu.
"Saat itu beras dan minyak aman karena nggak beli. Tapi ya nggak bertahan lama. Jadi program ini sih menurut saya nggak bisa menekan bertambahnya jumlah orang miskin di Jakarta. Penghasilan kita yang hilang tak sebanding dengan sembako yang diterima," katanya.
Dengan BST itu, dia merasa terbantu untuk menutup biaya transportasi ke kantor.
"Belum lagi kebutuhan pokok juga naik pas saya terima BST itu. Bayangkan, saya dengan gaji UMR harus menanggung ibu dan dua orang adik. Jadi nggak cukup banget itu," kata Yusuf.
"Tapi kalau bisa dibilang apa yang didapat dari Pemprov memang agak membantu, tapi besarannya tidak bisa mengkompensasi kenaikan harga. Jadi lebih baik tidak dikasih bansos, yang penting semuanya nggak naik," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengakui Covid-19 menjadi pemicu bertambahnya angka kemiskinan di DKI Jakarta.
Hal ini dikarenakan banyak penduduk ibu kota bekerja di sektor informal dan UMKM.
Sementara, sektor informal dan UMKM ini bergantung dari aktivitas perekonomian yang terpaksa melambat karena pandemi.
Apalagi, lanjutnya, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus covid-19 relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Tingginya penularan menyebabkan sektor ritel, restoran, transportasi, pariwisata seolah mati suri karena masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah.
"Sebagian pekerja di DKI Jakarta ini bekerja di sektor informal dan UMKM mereka ini sangat bergantung dari situasi ekonomi," ujarnya.
Di sisi lain, Tauhid mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal kenaikan penularan pandemi covid-19 di April 2020.
PSBB bahkan dua kali diperpanjang karena penularan virus corona masih tinggi.
Selama PSBB tersebut, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan sebelas sektor usaha yang beroperasi, antara lain, kesehatan, pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, dan logistik.
Pusat perbelanjaan terpaksa tutup kecuali untuk gerai kesehatan dan ritel modern yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.
Dampak dari pembatasan itulah yang membuat banyak perusahaan tertekan secara finansial karena tidak mengantongi pendapatan.
Imbasnya, banyak pekerja di ibu kota yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"DKI Jakarta salah satu provinsi yang paling parah dibandingkan provinsi lain, jadi sangat sensitif terhadap covid-19, sehingga aktivitas ekonominya sangat berkurang," kata Tauhid.
Respons DKI Atasi Kemiskinan
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya memastikan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga di pelbagai sektor. Sektor yang dimaksud adalah pangan, kesehatan, hunian, hingga hak warga dalam mendapatkan pendidikan secara merata.
"Hal-hal tersebut turut menjadi program prioritas yang masuk agenda untuk segera dituntaskan," kata Anies pada pekan ini.
Dalam sektor pangan, kata Anies, pihaknya sudah memberikan subsidi Rp1,1 triliiun kepada 4,61 juta orang selama 5 tahun terakhir yakni 2017-2021. Subsidi itu seperti daging, telur ayam, ikan, beras dan susu dengan sasaran warga tak mampu dan tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar Plus. Tak hanya itu, warga yang disasar juga adalah penyandang disabilitas, lansia, penghuni rusun, guru atau tenaga honorer.
Sementara untuk KJP Plus, dia menegaskan, capaian yang berhasil diraih adalah 98 persen dari target, sebagai pelengkap dari program Jaminan Kesehatan Nasional dari pemerintah pusat.
"Ini menjangkau 1.357 orang dari masyarakat kurang mampu sesuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 3.065 pengemudi TransJakarta dan 2.127 orang tokoh agama," paparnnya.
Tak ketinggalan, Anies juga menuturkan ketersediaan hunian yang layak selama 5 tahun terakhir telah disediakan Pemprov DKI. Dia menegaskan pembangunan Rusunawa pun makin progresif.
"Sebanyak 33 tower dan 7.421 unit Rusunawa telah diresmikan dan merupakan rekor pembangunan unit Rusunawa terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir," kata dia.
Tinggal menghitung hari lagi Anies Baswedan akan meninggalkan kursi sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah menjabat sejak 2017 silam. Banyak hal yang sudah ia lakukan saat menjabat, termasuk meminimalisir angka kemiskinan di ibu kota.
Beberapa program yang ia lakukan untuk mengatasi kemiskinan mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin tetap bisa sekolah sampai tamat SMA/SMK.
Kemudian, program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Melalui program ini warga bisa mendapatkan fasilitas rawat jalan di seluruh puskesmas DKI, rawat jalan tingkat lanjut, dan rawat inap di puskesmas serta RS yang bekerja sama dengan Jamkesda (jaminan kesehatan daerah).
Selain itu, pada saat pandemi covid-19, Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per keluarga yang diberikan sebanyak dua kali, serta memberikan bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat yang terdampak covid-19.
Kendati program-program itu dilakukan, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta belum sesuai dengan target yang pernah dilontarkan oleh Sandiaga Uno selaku wakil gubernur, di mana jumlah kemiskinan bisa turun 1 persen semasa periodenya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat tingkat kemiskinan pada awal Anies menjabat tercatat sebanyak 373,12 ribu orang atau 3,57 persen pada Maret 2018.
Jumlah itu kemudian turun pada September 2018 menjadi 372,26 ribu orang atau 3,55 persen. Pada Maret 2019, angka kemiskinan di DKI Jakarta kembali turun menjadi 3,47 persen atau sebanyak 365,55 ribu orang.
Penurunan kemiskinan ini terus berlanjut pada September 2019 yang tercatat menjadi 3,42 persen atau 362,3 ribu orang. Ini adalah persentase angka kemiskinan terendah selama Anies menjabat sebagai Gubernur.
Pasalnya, pada Maret 2020 jumlah orang miskin di DKI Jakarta melonjak mejadi 4,53 persen atau sebanyak 480,86 ribu orang. Angka itu terus bertambah menjadi 496,84 ribu orang atau 4,69 persen pada September 2020.
Tak berhenti sampai di situ, pandemi covid-19 yang menghantam tanah air juga mengerek jumlah penduduk miskin menjadi 501,92 ribu orang atau 4,72 persen pada Maret 2021.
Kendati, pada September 2021 jumlah penduduk miskin sempat turun tipis menjadi 4,67 persen atau sebanyak 498,29 ribu orang. Penurunan itu hanya sementara. Sebab, pada Maret 2022 orang miskin di Jakarta kembali naik menjadi 4,69 persen atau sebanyak 502,04 ribu orang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ada dua penyebab mengapa jumlah kemiskinan yang susah ditekan di era kepemimpinan Anies-Riza. Pertama, covid-19 yang muncul menghantam perekonomian masyarakat Jakarta.
"Memang karena pandemi 2 tahun di era kepemimpinan Anies-Riza, makanya (kemiskinan) sulit diturunkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Kedua, adalah tak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup seperti yang dijanjikan Anies saat awal menjabat bersama Sandiaga Uno.
Menurutnya, program yang dijanjikan saat masa kampanye salah satunya One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE) tidak memberikan peningkatan jumlah penduduk bekerja secara signifikan.
Saat masa kampanye, Anies-Sandi pernah menjanjikan bakal mencetak 200 ribu entrepreneur lewat program OK OCE.
Nyatanya, janji tersebut dikatakan hanya sekedar pemanis saja. Padahal, saat pandemi dan banyak warga kehilangan pekerjaan, program tersebut harusnya bisa membantu.
"Memang karena penyediaan lapangan pekerjaan melalui program OK OCE yang tidak jalan," jelasnya.
Sementara itu, bansos yang digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat miskin.
Arsya (30), misalnya, penerima bansos sembako DKI Jakarta semasa pandemi covid-19 mengatakan bantuan yang diberikan Anies memang sangat berpengaruh, tapi tidak mencukupi. Apalagi masa pandemi begitu panjang dan sampai saat ini masih belum usai.
"Membantu banget bansos sembako nya waktu itu. Karena kan saat pandemi mal semuanya tutup dan tidak boleh keluar rumah sama sekali, jadi kita nggak ada pemasukan, karena suami saya waktu itu jualan di mal. Tapi ya memang tak akan cukup, apalagi hanya sekali dapatnya," tuturnya.
Ia mengatakan isi bansos sembako yang diterima adalah beras, kecap, ikan kalengan, biskuit, minyak goreng dan terigu. Tapi, jumlah yang diberikan tak mencukupi sampai sebulan, sedangkan penutupan usaha lebih dari itu.
"Saat itu beras dan minyak aman karena nggak beli. Tapi ya nggak bertahan lama. Jadi program ini sih menurut saya nggak bisa menekan bertambahnya jumlah orang miskin di Jakarta. Penghasilan kita yang hilang tak sebanding dengan sembako yang diterima," katanya.
Dengan BST itu, dia merasa terbantu untuk menutup biaya transportasi ke kantor.
"Belum lagi kebutuhan pokok juga naik pas saya terima BST itu. Bayangkan, saya dengan gaji UMR harus menanggung ibu dan dua orang adik. Jadi nggak cukup banget itu," kata Yusuf.
"Tapi kalau bisa dibilang apa yang didapat dari Pemprov memang agak membantu, tapi besarannya tidak bisa mengkompensasi kenaikan harga. Jadi lebih baik tidak dikasih bansos, yang penting semuanya nggak naik," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengakui Covid-19 menjadi pemicu bertambahnya angka kemiskinan di DKI Jakarta.
Hal ini dikarenakan banyak penduduk ibu kota bekerja di sektor informal dan UMKM.
Sementara, sektor informal dan UMKM ini bergantung dari aktivitas perekonomian yang terpaksa melambat karena pandemi.
Apalagi, lanjutnya, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus covid-19 relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Tingginya penularan menyebabkan sektor ritel, restoran, transportasi, pariwisata seolah mati suri karena masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah.
"Sebagian pekerja di DKI Jakarta ini bekerja di sektor informal dan UMKM mereka ini sangat bergantung dari situasi ekonomi," ujarnya.
Di sisi lain, Tauhid mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal kenaikan penularan pandemi covid-19 di April 2020.
PSBB bahkan dua kali diperpanjang karena penularan virus corona masih tinggi.
Selama PSBB tersebut, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan sebelas sektor usaha yang beroperasi, antara lain, kesehatan, pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, dan logistik.
Pusat perbelanjaan terpaksa tutup kecuali untuk gerai kesehatan dan ritel modern yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.
Dampak dari pembatasan itulah yang membuat banyak perusahaan tertekan secara finansial karena tidak mengantongi pendapatan.
Imbasnya, banyak pekerja di ibu kota yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"DKI Jakarta salah satu provinsi yang paling parah dibandingkan provinsi lain, jadi sangat sensitif terhadap covid-19, sehingga aktivitas ekonominya sangat berkurang," kata Tauhid.
Respons DKI Atasi Kemiskinan
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya memastikan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga di pelbagai sektor. Sektor yang dimaksud adalah pangan, kesehatan, hunian, hingga hak warga dalam mendapatkan pendidikan secara merata.
"Hal-hal tersebut turut menjadi program prioritas yang masuk agenda untuk segera dituntaskan," kata Anies pada pekan ini.
Dalam sektor pangan, kata Anies, pihaknya sudah memberikan subsidi Rp1,1 triliiun kepada 4,61 juta orang selama 5 tahun terakhir yakni 2017-2021. Subsidi itu seperti daging, telur ayam, ikan, beras dan susu dengan sasaran warga tak mampu dan tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar Plus. Tak hanya itu, warga yang disasar juga adalah penyandang disabilitas, lansia, penghuni rusun, guru atau tenaga honorer.
Sementara untuk KJP Plus, dia menegaskan, capaian yang berhasil diraih adalah 98 persen dari target, sebagai pelengkap dari program Jaminan Kesehatan Nasional dari pemerintah pusat.
"Ini menjangkau 1.357 orang dari masyarakat kurang mampu sesuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 3.065 pengemudi TransJakarta dan 2.127 orang tokoh agama," paparnnya.
Tak ketinggalan, Anies juga menuturkan ketersediaan hunian yang layak selama 5 tahun terakhir telah disediakan Pemprov DKI. Dia menegaskan pembangunan Rusunawa pun makin progresif.
"Sebanyak 33 tower dan 7.421 unit Rusunawa telah diresmikan dan merupakan rekor pembangunan unit Rusunawa terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir," kata dia.
