Biang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Hal yang sama disampaikan oleh Yusuf (27) sebagai penerima BST Rp300 ribu per bulan pada Mei 2021.

Program ini dinilai sangat membantu untuk menambah biaya transportasinya untuk bekerja. Tapi, lagi-lagi jumlah tersebut dikatakan tak cukup.

Yusuf mengaku pada 2021 ia sudah mulai masuk bekerja ke kantor meski tidak 100 persen.

Namun, karena pandemi masih menakutkan pada saat itu, ia memilih untuk menggunakan transportasi ojek online, padahal biasanya angkutan umum.

Dengan BST itu, dia merasa terbantu untuk menutup biaya transportasi ke kantor.

"Belum lagi kebutuhan pokok juga naik pas saya terima BST itu. Bayangkan, saya dengan gaji UMR harus menanggung ibu dan dua orang adik. Jadi nggak cukup banget itu," kata Yusuf.

"Tapi kalau bisa dibilang apa yang didapat dari Pemprov memang agak membantu, tapi besarannya tidak bisa mengkompensasi kenaikan harga. Jadi lebih baik tidak dikasih bansos, yang penting semuanya nggak naik," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengakui Covid-19 menjadi pemicu bertambahnya angka kemiskinan di DKI Jakarta.

Hal ini dikarenakan banyak penduduk ibu kota bekerja di sektor informal dan UMKM.

Sementara, sektor informal dan UMKM ini bergantung dari aktivitas perekonomian yang terpaksa melambat karena pandemi.

Apalagi, lanjutnya, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus covid-19 relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Tingginya penularan menyebabkan sektor ritel, restoran, transportasi, pariwisata seolah mati suri karena masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah.

"Sebagian pekerja di DKI Jakarta ini bekerja di sektor informal dan UMKM mereka ini sangat bergantung dari situasi ekonomi," ujarnya.

Di sisi lain, Tauhid mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal kenaikan penularan pandemi covid-19 di April 2020.

PSBB bahkan dua kali diperpanjang karena penularan virus corona masih tinggi.

Selama PSBB tersebut, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan sebelas sektor usaha yang beroperasi, antara lain, kesehatan, pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, dan logistik.

Pusat perbelanjaan terpaksa tutup kecuali untuk gerai kesehatan dan ritel modern yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.

Dampak dari pembatasan itulah yang membuat banyak perusahaan tertekan secara finansial karena tidak mengantongi pendapatan.

Imbasnya, banyak pekerja di ibu kota yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"DKI Jakarta salah satu provinsi yang paling parah dibandingkan provinsi lain, jadi sangat sensitif terhadap covid-19, sehingga aktivitas ekonominya sangat berkurang," kata Tauhid.

Respons DKI Atasi Kemiskinan

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya memastikan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga di pelbagai sektor. Sektor yang dimaksud adalah pangan, kesehatan, hunian, hingga hak warga dalam mendapatkan pendidikan secara merata.

"Hal-hal tersebut turut menjadi program prioritas yang masuk agenda untuk segera dituntaskan," kata Anies pada pekan ini.

Dalam sektor pangan, kata Anies, pihaknya sudah memberikan subsidi Rp1,1 triliiun kepada 4,61 juta orang selama 5 tahun terakhir yakni 2017-2021. Subsidi itu seperti daging, telur ayam, ikan, beras dan susu dengan sasaran warga tak mampu dan tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar Plus. Tak hanya itu, warga yang disasar juga adalah penyandang disabilitas, lansia, penghuni rusun, guru atau tenaga honorer.

Lihat Juga : Kemendagri Sentil DKI: 132.345 Warga Jakarta Miskin Ekstrem

Sementara untuk KJP Plus, dia menegaskan, capaian yang berhasil diraih adalah 98 persen dari target, sebagai pelengkap dari program Jaminan Kesehatan Nasional dari pemerintah pusat.

"Ini menjangkau 1.357 orang dari masyarakat kurang mampu sesuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 3.065 pengemudi TransJakarta dan 2.127 orang tokoh agama," paparnnya.

Tak ketinggalan, Anies juga menuturkan ketersediaan hunian yang layak selama 5 tahun terakhir telah disediakan Pemprov DKI. Dia menegaskan pembangunan Rusunawa pun makin progresif.

"Sebanyak 33 tower dan 7.421 unit Rusunawa telah diresmikan dan merupakan rekor pembangunan unit Rusunawa terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir," kata dia.