PT BTN (Persero) Tbk menargetkan dana Rp4,13 triliun dalam rights issue (HMETD) yang akan digelar paling lambat Desember 2022.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan dana Rp4,13 triliun itu terdiri dari penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2,48 triliun, serta Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik.
Pasca rights issue, persentase saham pemerintah disebut tidak akan mengalami perubahan. Artinya, negara tetap menjadi pemegang saham pengendali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
"Kita akan tetap mempertahankan porsi pemerintah 60 persen, porsi publik 40 persen," ujar Haru dalam konferensi di Menara BTN, Selasa (18/10).
Adapun jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham.
Sedangkan, harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Haru mengatakan dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk penyaluran kredit perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya Program Sejuta Rumah.
Dengan dana rights issue, kemampuan BTN dalam memberikan kredit pembiayaan perumahan ditargetkan dapat meningkat dalam lima tahun mendatang.
"Target BTN akan meningkat dari sebelumnya dalam lima tahun terakhir kurang lebih 860 ribu unit menjadi 1,32 juta unit," katanya.
Lewat rights issue, BTN juga disebut dapat memperkuat posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset.
Adapun proyeksi bisnis BTN pada 2025 di antaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14 persen dalam 5 tahun, ROE di atas 16 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
"Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," tandasnya.