Curiga Ada 'Bau' Elit dari Wacana Subsidi Mobil Listrik Rp80 Juta

Gembar-gembor subsidi kendaraan listrik, baik itu mobil dan motor, makin santer. Teranyar, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merilis besaran subsidi yang tembus Rp80 juta.

Agus menjelaskan subsidi ini diberikan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Pemberian subsidi bakal mencontoh negara lain yang dianggap pemerintah sudah maju dalam penggunaan kendaraan listrik.

"Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia," jelasnya di Brussels, Belgia, Rabu (14/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menjelaskan saat ini subsidi pembelian kendaraan listrik masih dalam pembahasan, namun sudah di tahap finalisasi. Sehingga, kemungkinan besar angka subsidi yang direncanakan akan sama dengan keputusan akhir.

Untuk pembelian mobil listrik dari pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Lalu bagi pembeli motor listrik baru bakal menerima subsidi Rp8 juta. Sedangkan motor konversi akan mendapat subsidi Rp5 juta. Di tengah wacana itu banyak sorotan tertuju ke sejumlah pejabat yang berada di pusaran bisnis kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satunya.

Luhut punya saham di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk (TOBA) yang mendirikan usaha patungan (joint venture) bersama Gojek, Electrum. Usaha itu dibangun untuk membangun ekosistem motor listrik dalam negeri.

Selain Luhut, ada juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terlibat langsung dalam industri kendaraan listrik. Ia membangun PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang memproduksi bus bertenaga listrik pada 2016.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga diketahui terlibat dalam industri motor listrik. Ia tercatat sebagai pemilik merek sepeda motor listrik bernama Bike Smart Electric (BS Electric).

Ada juga Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid yang terlibat dalam industri motor listrik di Indonesia lewat perusahaan miliknya, PT Indika Energy Tbk (INDY) yang meluncurkan merek ALVA.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang mengkritik keras rencana subsidi kendaraan listrik yang digembar-gemborkan pemerintah.

"Yang menikmati subsidi ini jelas para pengusaha otomotif berbasis listrik, negara hanya mendapatkan benefit udara akan lebih baik, namun belum terpikirkan baterainya yang akan merusak lingkungan, tanah dan air, bila tanpa ada manajemen daur ulang baterai yang benar," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/12).

Ia juga mengkritik sikap Kemenperin yang baru saja merinci besaran subsidi kendaraan listrik dengan rentang Rp5 juta hingga Rp80 juta.

Deddy menegaskan angka tersebut harus dihitung lagi. Menurutnya, angka-angka subsidi memang bukan masalah utama.

Tetapi ia khawatir soal jumlah kendaraan yang bakal membludak bila disubsidi tanpa kendali dan kontrol.

"Kemenperin bukan pemangku kepentingan transportasi, ya wajar bila jualan kendaraan listrik terus. Namun, yang bonyok sektor pengendalian transportasi sebagai korban vehicle oriented, bukan transit oriented," kritik Deddy.

Menurut Deddy, negara telah gagal mengembangkan angkutan umum massal yang berujung kehancuran transport demand management (TDM).

Ia menegaskan tidak bijak membeli kendaraan pribadi malah disubsidi, seharusnya yang disubsidi lebih banyak adalah angkutan umum beserta infrastrukturnya.

"Pembelian kendaraan tanpa subsidi sudah membuat macet jalan. Bila subsidi disetujui, jalan raya akan tambah padat oleh kendaraan listrik dan tetap macet, sama saja tidak produktif," tegasnya.

Deddy bahkan blak-blakan tidak akan pernah setuju dengan pemberian subsidi kendaraan listrik jika bukan atas konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Direktur Eksekutif INSTRAN itu hanya setuju jika subsidi kendaraan listrik diberikan untuk konversi.

Tak jauh beda, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai langkah mengguyur pasar kendaraan listrik dengan berbagai insentif ini berlebihan dan terlalu dini.

Seharusnya pemerintah mempersiapkan peta jalan transisi energi berkelanjutan yang kokoh sebelum memberi insentif ke sektor hilir. Yusuf menekankan insentif bagi energi baru terbarukan (EBT) harus diprioritaskan.

Ia curiga subsidi memang dilakukan karena ada kepentingan elit dalam proyek itu.

"Kita sangat menyesalkan, sudah terlalu sering agenda besar bangsa ditunggangi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek segelintir elite politik, membuat kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali menjadi terdistorsi dan bias kepentingan yang kental," ungkap Yusuf.