Biang Kerok Biaya Haji Ditanggung Jemaah Makin Mahal
Biaya haji kian mahal dari tahun ke tahun. Baru-baru ini, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,9 juta atau naik Rp514.888 dari tahun lalu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan dana itu dibagi menjadi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp69,1 juta. Sementara itu, Rp29 juta sisanya ditanggung oleh nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Jika dibandingkan 2019 lalu, Rp69,16 juta, biaya haji yang diusulkan Kemenag ini naik hampir 30 persen. Alasan kenaikan ini salah satunya adalah naiknya biaya masyair atau biaya haji yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi dari 1.500 riyal menjadi 5.000 riyal.
Yaqut mengungkapkan Bipih yang dibebankan kepada calon jemaah haji ini meliputi biaya penerbangan dari embarkasi sebesar Rp33.979.784, akomodasi di Mekkah Rp18.768.000, akomodasi di Madinah Rp5.601.840, biaya hidup (living cost) Rp4.080.000, visa Rp1.224.000, dan paket layanan masyair Rp5.540.109.
"Komponen yang dibebankan pada nilai manfaat atau optimalisasi ini, pemerintah telah mengusulkan anggaran BPIH yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jemaah haji reguler sebesar Rp5.985.387.189.358," kata Yaqut dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.
Nilai manfaat itu digunakan untuk biaya akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arrafah, Muzdalifah, dan Mina.
Kemudian terdapat beban perlindungan, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi, dan perlindungan lainnya.
Lihat Juga : |
Lalu ada pula komponen biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH.
"Dengan penggunaan nilai manfaat Rp5,9 triliun, maka beban per jamaah untuk nilai manfaat sebesar Rp29 juta," ucapnya.
Nilai manfaat juga akan diberikan untuk haji khusus sebesar Rp6,8 miliar. Nilai ini untuk memenuhi komponen perlindungan, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji di tanah air, pelayanan umum, dan pengelolaan BPIH.
Sementara, Bipih tahun lalu yang ditanggung jemaah sebesar Rp39,88 juta itu meliputi beberapa komponen.
Beberapa di antaranya biaya penerbangan Rp29,5 juta; biaya hidup (living cost) Rp5.770.005; sebagian akomodasi jemaah di Makkah Rp2.692.669; sebagian akomodasi jemaah di Madinah Rp769.334; serta visa Rp1.154.001.
Biaya Tak Wajar
Jika ditelaah lebih baik, biaya langsung (direct cost) memakan porsi yang cukup besar, meliputi biaya penerbangan jemaah, biaya operasional jemaah di Arab Saudi, dan biaya operasional jemaah di dalam negeri.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras mempertanyakan komponen biaya langsung tersebut.
Salah satunya, biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi yang dinilai tidak wajar.
"Seharusnya angkanya bisa jauh di bawah angka yang diusulkan oleh pemerintah," kata Farras saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/1).
Sebagai pembanding, harga tiket penerbangan untuk umrah berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta (PP). Namun, komponen biaya penerbangan haji bisa melampaui Rp30 juta.
Selanjutnya, komponen indirect cost (biaya tidak langsung) meliputi biaya penerbangan petugas, biaya operasional petugas di Arab Saudi, dan biaya operasional petugas dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah perlu terus melakukan kerja sama untuk terus menekan biaya ini. Misalnya, pada 2020, BPKH telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan DAMRI untuk pengadaan bus para jemaah di Arab Saudi.
Bersambung ke halaman berikutnya...