Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani keheranan mengetahui biaya perbaikan pagar puskesmas masuk dalam anggaran penanganan stunting. Faktanya, kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah beberapa kali memasukkan anggaran 'nyeleneh'.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah berupaya menggunakan sumber daya terbatas, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menggunakan APBN sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.
Namun, masih ditemukan beberapa K/L yang mengajukan anggaran nyeleneh. Berikut tujuh di antaranya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Menkeu Sri Mulyani mengatakan saat rapat tentang peran pemerintah mengatasi stunting dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman terungkap total anggaran Rp77 triliun untuk penanganan stunting harus tercecer ke dalam 283 sub kegiatan pemerintah daerah.
Ia mengatakan sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil.
"Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting," ungkapnya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
"Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita," imbuhnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan memang ada keanehan dalam anggaran yang diajukan beberapa K/L. Hal itu diketahui saat ia pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di kementeriannya.
Saat itu, Suharso menemukan anggaran lucu revolusi mental.
"Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu juga ini, coba di-zoom. Begitu di-zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi," sindir Suharso.
Pada 2015 lalu, anggaran negara untuk belanja umum DPR menjadi sorotan. Pasalnya, pengadaan pengharum ruangan saja menelan dana hampir Rp2,3 miliar alias meningkat dari anggaran tahun sebelumnya senilai Rp1,07 miliar.
Saat itu, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran pewangi ruangan pada 2013 hanya Rp553 juta. Dengan kata lain, anggaran pewangi ruangan DPR itu sangat bengkak.
CBA menilai kenaikan anggaran tersebut sangat besar dan dianggap tidak wajar karena ruang anggota dewan tidak bertambah banyak.
"Jadi rata-rata kenaikan anggaran untuk pewangi ruangan DPR sekitar 100 persen per tahun. Tidak rasional," sesal Uchok.
Selain menyoroti anggaran parfum DPR yang bengkak sekitar 100 persen per tahun, CBA juga mengkritik anggaran untuk biaya perawatan rusa yang menembus Rp650 juta per tahun.
"Anggaran untuk perawatan rusa juga besar sekali, Rp 650 juta per tahun," kritik Uchok.
Selain CBA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengkritik anggaran tidak rasional DPR terkait perawatan rusa. FITRA mengatakan uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai Rp419 juta pada 2016.
Rincian takaran makan rusa tersebut, yakni berupa ubi jalar dan wortel masing-masing dua ember besar, satu ember sedang kangkung, serta lima karung rumput yang diberikan dua kali sehari.
Bersambung ke halaman berikutnya...