7 Anggaran Aneh Pemerintah, Pagar Puskesmas Stunting hingga Lem Aibon
CNN Indonesia
Rabu, 15 Mar 2023 11:02 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah beberapa kali memasukkan anggaran 'nyeleneh'. Ilustrasi. (iStock/airdone).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani keheranan mengetahui biaya perbaikan pagar puskesmas masuk dalam anggaran penanganan stunting. Faktanya, kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah beberapa kali memasukkan anggaran 'nyeleneh'.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah berupaya menggunakan sumber daya terbatas, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menggunakan APBN sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.
Namun, masih ditemukan beberapa K/L yang mengajukan anggaran nyeleneh. Berikut tujuh di antaranya:
Menkeu Sri Mulyani mengatakan saat rapat tentang peran pemerintah mengatasi stunting dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman terungkap total anggaran Rp77 triliun untuk penanganan stunting harus tercecer ke dalam 283 sub kegiatan pemerintah daerah.
Ia mengatakan sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil.
"Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting," ungkapnya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
"Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita," imbuhnya.
2. Motor trail revolusi mental
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan memang ada keanehan dalam anggaran yang diajukan beberapa K/L. Hal itu diketahui saat ia pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di kementeriannya.
Saat itu, Suharso menemukan anggaran lucu revolusi mental.
"Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu juga ini, coba di-zoom. Begitu di-zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi," sindir Suharso.
Pada 2015 lalu, anggaran negara untuk belanja umum DPR menjadi sorotan. Pasalnya, pengadaan pengharum ruangan saja menelan dana hampir Rp2,3 miliar alias meningkat dari anggaran tahun sebelumnya senilai Rp1,07 miliar.
Saat itu, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran pewangi ruangan pada 2013 hanya Rp553 juta. Dengan kata lain, anggaran pewangi ruangan DPR itu sangat bengkak.
CBA menilai kenaikan anggaran tersebut sangat besar dan dianggap tidak wajar karena ruang anggota dewan tidak bertambah banyak.
"Jadi rata-rata kenaikan anggaran untuk pewangi ruangan DPR sekitar 100 persen per tahun. Tidak rasional," sesal Uchok.
Selain menyoroti anggaran parfum DPR yang bengkak sekitar 100 persen per tahun, CBA juga mengkritik anggaran untuk biaya perawatan rusa yang menembus Rp650 juta per tahun.
"Anggaran untuk perawatan rusa juga besar sekali, Rp 650 juta per tahun," kritik Uchok.
Selain CBA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengkritik anggaran tidak rasional DPR terkait perawatan rusa. FITRA mengatakan uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai Rp419 juta pada 2016.
Rincian takaran makan rusa tersebut, yakni berupa ubi jalar dan wortel masing-masing dua ember besar, satu ember sedang kangkung, serta lima karung rumput yang diberikan dua kali sehari.
Bersambung ke halaman berikutnya...
5. Anggaran ganti gorden rumah dinas dan aspal parlemen
Tahun lalu, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Rinciannya, anggaran sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara itu, Rp11 miliar sisanya untuk aspal baru di kompleks parlemen.
Namun, tender tersebut, khususnya pengadaaan gorden rumah dinas DPR menjadi polemik dan menuai kritik netizen. Saat itu, DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender dengan nilai tawaran Rp43,5 miliar, padahal ada dua perusahaan lain yang mengajukan harga lebih murah.
Sekjen DPR Indra Iskandar menerangkan bahwa gorden, vitrase, dan blind yang digunakan saat ini di rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang pada 2010. Ia mengatakan tiga komponen di rumah dinas anggota dewan tersebut kondisinya sudah lapuk dan rusak.
Namun, pada akhirnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya membatalkan dan memutuskan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden tersebut.
"Kami baru saja rapat, kesimpulannya BURT memutuskan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan DPR Kalibata," kata Agung, Mei 2022 lalu.
6. Cetak kalender DPR Rp955 Juta
DPR melelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022. Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022 dan diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode 739087.
Kontrak tersebut berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus meminta proyek kalender ini dihentikan atau dikurangi anggarannya.
Setelah digempur kritik, tender ini dibatalkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Ia mengatakan keputusan pembatalan tender tersebut diketok pada 29 Agustus 2022.
"Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya," kata Indra pada 31 Agustus 2022.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengucurkan anggaran sebesar Rp82,8 miliar untuk membeli lem aibon. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020.
Anggaran itu dimasukkan ke dalam input rencana kerja UKPD/SKPD Hasil Forum Penajaman 2020 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Rinciannya, komponen yang disertakan adalah lem aibon dengan biaya satuan sebesar Rp184.000 untuk 37.500 orang selama 12 bulan.
Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani sampai turun tangan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengecek lebih lanjut tujuan pembelian lem aibon tersebut.
"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya," terang Sri Mulyani, November 2019 silam.
Pada akhirnya, Pemprov DKI memastikan anggaran lem aibon tersebut tidak lolos dan direvisi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani keheranan mengetahui biaya perbaikan pagar puskesmas masuk dalam anggaran penanganan stunting. Faktanya, kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah beberapa kali memasukkan anggaran 'nyeleneh'.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah berupaya menggunakan sumber daya terbatas, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menggunakan APBN sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.
Namun, masih ditemukan beberapa K/L yang mengajukan anggaran nyeleneh. Berikut tujuh di antaranya:
Menkeu Sri Mulyani mengatakan saat rapat tentang peran pemerintah mengatasi stunting dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman terungkap total anggaran Rp77 triliun untuk penanganan stunting harus tercecer ke dalam 283 sub kegiatan pemerintah daerah.
Ia mengatakan sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil.
"Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting," ungkapnya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
"Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita," imbuhnya.
2. Motor trail revolusi mental
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan memang ada keanehan dalam anggaran yang diajukan beberapa K/L. Hal itu diketahui saat ia pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di kementeriannya.
Saat itu, Suharso menemukan anggaran lucu revolusi mental.
"Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu juga ini, coba di-zoom. Begitu di-zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi," sindir Suharso.
Pada 2015 lalu, anggaran negara untuk belanja umum DPR menjadi sorotan. Pasalnya, pengadaan pengharum ruangan saja menelan dana hampir Rp2,3 miliar alias meningkat dari anggaran tahun sebelumnya senilai Rp1,07 miliar.
Saat itu, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran pewangi ruangan pada 2013 hanya Rp553 juta. Dengan kata lain, anggaran pewangi ruangan DPR itu sangat bengkak.
CBA menilai kenaikan anggaran tersebut sangat besar dan dianggap tidak wajar karena ruang anggota dewan tidak bertambah banyak.
"Jadi rata-rata kenaikan anggaran untuk pewangi ruangan DPR sekitar 100 persen per tahun. Tidak rasional," sesal Uchok.
Selain menyoroti anggaran parfum DPR yang bengkak sekitar 100 persen per tahun, CBA juga mengkritik anggaran untuk biaya perawatan rusa yang menembus Rp650 juta per tahun.
"Anggaran untuk perawatan rusa juga besar sekali, Rp 650 juta per tahun," kritik Uchok.
Selain CBA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengkritik anggaran tidak rasional DPR terkait perawatan rusa. FITRA mengatakan uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai Rp419 juta pada 2016.
Rincian takaran makan rusa tersebut, yakni berupa ubi jalar dan wortel masing-masing dua ember besar, satu ember sedang kangkung, serta lima karung rumput yang diberikan dua kali sehari.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Gorden Rumah Dinas hingga Lem Aibon
Kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah beberapa kali memasukkan anggaran 'nyeleneh'. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).
5. Anggaran ganti gorden rumah dinas dan aspal parlemen
Tahun lalu, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Rinciannya, anggaran sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara itu, Rp11 miliar sisanya untuk aspal baru di kompleks parlemen.
Namun, tender tersebut, khususnya pengadaaan gorden rumah dinas DPR menjadi polemik dan menuai kritik netizen. Saat itu, DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender dengan nilai tawaran Rp43,5 miliar, padahal ada dua perusahaan lain yang mengajukan harga lebih murah.
Sekjen DPR Indra Iskandar menerangkan bahwa gorden, vitrase, dan blind yang digunakan saat ini di rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang pada 2010. Ia mengatakan tiga komponen di rumah dinas anggota dewan tersebut kondisinya sudah lapuk dan rusak.
Namun, pada akhirnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya membatalkan dan memutuskan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden tersebut.
"Kami baru saja rapat, kesimpulannya BURT memutuskan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan DPR Kalibata," kata Agung, Mei 2022 lalu.
6. Cetak kalender DPR Rp955 Juta
DPR melelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022. Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022 dan diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode 739087.
Kontrak tersebut berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus meminta proyek kalender ini dihentikan atau dikurangi anggarannya.
Setelah digempur kritik, tender ini dibatalkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Ia mengatakan keputusan pembatalan tender tersebut diketok pada 29 Agustus 2022.
"Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya," kata Indra pada 31 Agustus 2022.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengucurkan anggaran sebesar Rp82,8 miliar untuk membeli lem aibon. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020.
Anggaran itu dimasukkan ke dalam input rencana kerja UKPD/SKPD Hasil Forum Penajaman 2020 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Rinciannya, komponen yang disertakan adalah lem aibon dengan biaya satuan sebesar Rp184.000 untuk 37.500 orang selama 12 bulan.
Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani sampai turun tangan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengecek lebih lanjut tujuan pembelian lem aibon tersebut.
"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya," terang Sri Mulyani, November 2019 silam.
Pada akhirnya, Pemprov DKI memastikan anggaran lem aibon tersebut tidak lolos dan direvisi.
