7 Anggaran Aneh Pemerintah, Pagar Puskesmas Stunting hingga Lem Aibon

5. Anggaran ganti gorden rumah dinas dan aspal parlemen

Tahun lalu, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Rinciannya, anggaran sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara itu, Rp11 miliar sisanya untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Namun, tender tersebut, khususnya pengadaaan gorden rumah dinas DPR menjadi polemik dan menuai kritik netizen. Saat itu, DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender dengan nilai tawaran Rp43,5 miliar, padahal ada dua perusahaan lain yang mengajukan harga lebih murah.

Sekjen DPR Indra Iskandar menerangkan bahwa gorden, vitrase, dan blind yang digunakan saat ini di rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang pada 2010. Ia mengatakan tiga komponen di rumah dinas anggota dewan tersebut kondisinya sudah lapuk dan rusak.

Namun, pada akhirnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya membatalkan dan memutuskan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden tersebut.

"Kami baru saja rapat, kesimpulannya BURT memutuskan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan DPR Kalibata," kata Agung, Mei 2022 lalu.

6. Cetak kalender DPR Rp955 Juta

DPR melelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022. Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022 dan diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode 739087.

Kontrak tersebut berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus meminta proyek kalender ini dihentikan atau dikurangi anggarannya.

Setelah digempur kritik, tender ini dibatalkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Ia mengatakan keputusan pembatalan tender tersebut diketok pada 29 Agustus 2022.

"Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya," kata Indra pada 31 Agustus 2022.

7. Lem aibon Rp82,8 miliar

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengucurkan anggaran sebesar Rp82,8 miliar untuk membeli lem aibon. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020.

Anggaran itu dimasukkan ke dalam input rencana kerja UKPD/SKPD Hasil Forum Penajaman 2020 di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Rinciannya, komponen yang disertakan adalah lem aibon dengan biaya satuan sebesar Rp184.000 untuk 37.500 orang selama 12 bulan.

Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani sampai turun tangan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengecek lebih lanjut tujuan pembelian lem aibon tersebut.

"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya," terang Sri Mulyani, November 2019 silam.

Pada akhirnya, Pemprov DKI memastikan anggaran lem aibon tersebut tidak lolos dan direvisi.