Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi

Kelima, referensi harga acuan sawit sering menggunakan bursa di Malaysia padahal produsen sawit terbesar andalan Indonesia. Alhasil penentuan harga juga tidak dikendalikan pemerintah Indonesia. Bhima menyebut Keppres 9 tahun 2023 harusnya juga mengatur harga acuan sawit.

Terakhir, ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sering terjadi antara petani swadaya dengan pabrik kelapa sawit.

Bhima menyebut keberpihakan pemerintah kepada petani sawit skala kecil penting sekali sehingga tidak dimanipulasi oleh perusahaan besar.

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Di lain sisi, Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Keppres 9 tahun 2023 menjadi tanda bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah terkait dengan sawit. Pertama, terkait optimasi produktivitas sawit nasional, terutama produktivitas sawit milik rakyat.

Menurut Ronny, satgas baru yang dibentuk melalui Keppres itu diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas sawit per hektar di mana sampai hari ini masih berada di bawah Malaysia.

Kedua, pembenahan tata kelola agar di saat-saat tertentu tidak kontraproduktif terhadap ekonomi nasional, seperti kepastian soal DMO sawit.

"Karena pengalaman tempo hari, harga minyak goreng menjadi tak terkendali karena kebijakan DMO tak berjalan dengan baik. Harga bahan mentah minyak goreng ikut bergejolak mengikuti harga komoditas dunia, sehingga membuat harga jual minyak goreng menjadi sangat tinggi," kata Ronny.

Ketiga, terkait pendapatan negara. Ronny mengatakan pemerintah memang tak menyebutkan secara spesifik pada bagian mana potensi pendapatan terganggu. Namun, ia menduga masalah utama terletak pada perkembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai lagi dengan data pemerintah, terutama terkait HGU.

Dengan kata lain, perkembangan perkebunan kelapa sawit banyak yang belum terdata oleh pemerintah, baik karena maladministrasi atau karena lemahnya kapasitas pendataan pemerintah. Kondisi ini yang kemudian membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar.

"Jika memang demikian, pemerintah kehilangan pendapatan dari dana konsesi HGU dan pendapatan pajak, pun non pajak dari produksi sawit di luar data HGU yang dikeluarkan pemerintah," kata Ronny.