Menkeu AS Wanti-wanti Risiko Amerika Gagal Bayar Utang

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memperingatkan kegagalan kongres untuk menaikkan pagu utang pemerintah bisa membawa risiko gagal bayar dan akan memicu "malapetaka ekonomi".

Kondisi itu akan membuat suku bunga lebih tinggi di masa mendatang.

Yellen, dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California, mengatakan kegagalan AS membayar utang akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan, serta mendorong pembayaran rumah tangga lebih tunggu untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit.

"Kegagalan utang kami (AS) akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan," kata Yellen, dikutip dari Reuters, Selasa (25/4).

"Kegagalan akan menaikkan biaya pinjaman selamanya. Investasi masa depan akan menjadi jauh lebih mahal," lanjutnya.

Yellen menambahkan itu adalah "tanggung jawab dasar" Kongres untuk meningkatkan atau menangguhkan batas pinjaman US$31,4 triliun. Mengutip CNBC Indonesia, Kementerian Keuangan AS mencatat, per 31 Maret, utang Amerika Serikat menembus US$31,45 triliun .

Artinya, batas utang tersebut sudah dicapai dan Kementerian Keuangan AS tidak bisa lagi menerbitkan obligasi untuk membiayai belanja.

Akibatnya, pemerintah AS harus mengurangi belanja dan memilih mana yang harus dipenuhi, membayar gaji pegawai negeri, manfaat Jaminan Sosial, atau bunga utang. Jika pemerintah AS memilih tidak membayar bunga utang, maka disebut default.

Yellen menyebut jika plafon utang tidak dinaikkan, bisnis AS akan menghadapi pasar kredit yang memburuk, dan pemerintah kemungkinan tidak akan dapat mengeluarkan pembayaran kepada keluarga militer dan manula yang bergantung pada Jaminan Sosial.

"Kongres harus memilih untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang. Itu harus dilakukan tanpa syarat. Dan seharusnya tidak menunggu sampai menit terakhir," kata Yellen.

Yellen mengatakan kepada anggota parlemen pada Januari lalu bahwa pemerintah hanya dapat membayar tagihannya hingga awal Juni tanpa menaikkan batas, yang dicapai pemerintah pada Januari.

[Gambas:Video CNN]