Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio merasa sudah lelah mengingatkan pemerintah soal potensi terlantarnya 200 ribu penumpang KRL jika mereka tak lekas menyediakan armada tersebut pada tahun ini dan tahun depan.

Seperti Djoko, Agus juga berpendapat sebaiknya pemerintah melakukan impor KRL bekas saja untuk menutupi armada yang dipensiunkan. Terlebih, anggaran pemerintah terbatas dan kereta buatan PT Industri Kereta Api (INKA) setidaknya baru bisa rampung pada 2025 mendatang.

Namun, pemerintah pun tetap teguh tidak mau mengimpor KRL bekas. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang tak sudi memberikan rekomendasi untuk impor tersebut.

Risiko Ditanggung Penumpang

Oleh karena itu, Agus Pambagio pun hanya pasrah soal rencana pengadaan tiga KRL baru dari Jepang tadi. Menurutnya, terserah mau dari negara mana impor itu dilakukan, yang penting kereta harus ada di Indonesia secepatnya.

Ia menekankan jika kereta yang sudah tua dipaksakan beroperasi, tentu itu membahayakan penumpang.

Berdasarkan data KCI, pengguna KRL saat ini berada di angka 850 ribu orang per hari. Adapun volume tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah.

"Kalau dipaksakan akan tinggi tingkat kecelakaannya. Tapi pemerintah enggak mau dengar. Jadi terserah," ucap Agus dengan nada kesal.

Ia menambahkan jika kelak terjadi permasalahan pada operasi KRL karena kekurangan armada dan mempertahankan armada tua, publik tinggal menunjuk hidung para pejabat yang berwenang.

Para pejabat yang ia maksud ada tiga. Pertama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang karena tak memberikan rekomendasi impor KRL.

Kedua, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena tak bertanggung jawab terkait perencanaan. Ketiga, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan.

"Harus ada yang ditunjuk. Harus ada yang salah. Publik sudah mengingatkan," ucap Agus Pambagio.

Agus pun menyinggung harga impor tiga trainset KRL yang diwacanakan Luhut belum juga dibocorkan pemerintah. 

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan pembelian rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT KAI ataupun PT KCI.

Berdasarkan keterangannya, uang untuk membeli KRL tersebut murni dari pemerintah alias dari APBN. Ia menyebut ada dua opsi penggunaan uang negara dalam pembelian KRL baru ini.

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran PSO KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

Meski begitu, Agus mempertanyakan apa duit dari APBN itu sudah ada atau belum.

"Tapi ada enggak uangnya? Kementerian Keuangan sudah diajak bicara belum? Kan Luhut enggak bisa sendiri. Jadi kondisinya sudah gelap. Nah karena sudah gelap itu saya sudah malas komentar. Saya bilang terserah," ujarnya.

Segendang sepenarian, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang mengatakan impor KRL baru memang bagus karena produknya lebih bagus dan tahan lama.

Namun, jumlah itu tak bisa menutupi 26 KRL yang bakal dipensiunkan pada tahun ini hingga 2024 mendatang. Terlebih, KRL baru kemungkinan baru bisa tiba di Tanah Air dua tahun mendatang.

Ia menduga langkah pemerintah lebih memilih impor KRL baru dari Jepang karena harganya yang lebih murah dibanding PT INKA.

"Benchmark saya, kita beli MRT pada 2015 itu dari Jepang harganya Rp14,58 miliar per unit tapi kalau beli di INKA 2023 ini harga sekitar Rp20,4 miliar per unit, sarana MRT dan KRL adalah sama. Mungkin selisih inflasi dari 2015 ke 2023 tidak sampai miliaran," terang Deddy.

Dalam kondisi ancaman penumpang yang terlantar imbas kurangnya armada, ia menilai Luhut tidak mampu mengambil keputusan kritis. Deddy menyebut saking umur gerbong sudah tua, beberapa KRL sudah banyak yang dipotong dari 12 menjadi 8 gerbong saja.

"Jadi pendek. Kalau hanya diminta beli baru kenapa enggak dari dulu saja diputuskan sejak pertengahan 2022, dulu ketika KCI mau impor KRL bukan baru," imbuh Deddy.

Terkait informasi bahwa KCI bakal melakukan peremajaan sarana (retrofit) 19 rangkaian KRL lama untuk melayani penumpang selama lima tahun ke depan, menurutnya proses ini juga membutuhkan waktu.

"Retrofit perlu waktu lama, teorinya paling cepat sembilan bulan. Bagaimana kalau gagal? Sementara retrofit tidak ada regulasinya, tidak ada standar retrofit. Pelanggan KRL tetap jadi korban bila pemerintah tidak peka," tandasnya.