Pemerintah Tarik Utang Rp166 T per Juni 2023, 23,9 Persen dari Target

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut pemerintah baru menarik utang Rp166,5 triliun hingga Juni 2023 alias 23,9 persen dari target tahun ini.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan persiapan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bakal diambil melalui utang Rp696,3 triliun.

"Namun, karena penerimaan negara sangat kuat dan kita tetap menjaga disiplin, sampai semester I hanya Rp166,5 triliun. Padahal, total pembiayaan utang tahun ini harusnya Rp696,3 triliun, artinya kita hanya merealisasikan 23,9 persen dari target dan itu menurun 15,4 persen dari tahun lalu," ujar Ani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7).

Ia menekankan APBN mengalami penyehatan dan konsolidasi yang luar biasa cepat serta kuat. Kinerja perekonomian Indonesia juga terjaga dengan didukung oleh data ekonomi yang tetap menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan.

Ani menyebut tren ini harus terus dijaga, mengingat situasi global masih diwarnai kenaikan suku bunga dan volatilitas tinggi. Ia ingin eksposur pembiayaan utang tetap berada pada level yang aman.

"Ini bentuk langkah-langkah konkret untuk mengamankan, yaitu dengan menurunkan pembiayaan utang dan menjaga agar defisit APBN kita dalam posisi yang bisa dibiayai secara aman dan affordable," tutupnya.

Rincian realisasi pembiayaan utang Indonesia hingga semester I 2023 ini adalah Rp157,9 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan Rp8,6 triliun sisanya berupa pinjaman.

Rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri kerap dikritik sejumlah pihak soal utang. Sri Mulyani sempat membalas kritikan tersebut dengan mengatakan pihak pengkritik sudah ketinggalan jauh.

"Jadi kalau di ruangan ini Anda cuma bilang 'Wah ini Bu Menteri Keuangan utang melulu, Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget'," katanya di Jakarta, Kamis (20/7) lalu.

Ia menuturkan utang adalah salah satu instrumen yang digunakan tidak hanya Indonesia, melainkan banyak negara lain untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di tengah keterbatasan keuangan negara.

Misalnya, untuk membiayai krisis iklim yang butuh duit sangat besar dan tidak cukup mengandalkan APBN saja. Ani menegaskan hal ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja, apalagi krisis iklim menjadi tantangan nyata bagi Indonesia.

[Gambas:Video CNN]