Sri Mulyani Siapkan Bonus Rp1 T untuk Daerah Sukses Kendalikan Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan bonus hingga Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik atau di bawah level nasional yang sebesar 3 persen.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

"Hari ini akan diberikan pemenang dan nominasi TPID award dan ini diberi insentif oleh ibu menteri keuangan sebesar Rp1 triliun bapak presiden tahun ini," lapor Airlangga dalam sambutannya.

Menurut Airlangga, bonus yang diberikan akan bertambah besar di tahun berikutnya. Namun, belum diputuskan berapa nilai pastinya.

"Nanti terus bertahap, selanjutnya untuk 2024 angkanya belum diputus menteri keuangan pak tapi dijanjikan oleh ibu (Sri Mulyani) dijamin lebih tinggi dari Rp1 triliun," jelas Airlangga.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di depan kepala daerah kembali memamerkan capaian inflasi Indonesia yang sangat baik. Di mana pada Juli terkendali di 3,08 persen (yoy).

Capaian positif inflasi Indonesia ini lebih baik dari negara lain, seperti Argentina yang sebesar 113 persen, Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen pada periode yang sama.

Menurutnya, seberapa kuat pun pertumbuhan ekonomi suatu negara, jika inflasinya tinggi akan tetap tekor. Karenanya, sangat penting untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat.

"Jadi inflasi ini penting, percuma pertumbuhan kita misalnya 5 persen tapi inflasi 9 persen, tekor," jelasnya.

Kepala negara ini mengungkapkan rahasia pengendalian inflasi Indonesia yang baik ini karena koordinasi berbagai pihak. Tidak hanya kebijakan moneter dari bank sentral, tetapi juga dengan pemerintah dari sisi fiskal hingga pemantauan langsung ke lapangan.

Langkah ini dinilai hanya dilakukan oleh Indonesia. Tak ada negara lain yang melaksanakannya, sehingga inflasi dalam negeri jauh lebih baik dari lainnya.

"Di negara manapun pengendalian inflasi hanya dilakukan dari satu, dari bank sentralnya, kalau kita misalnya dari Bank Indonesia dikendalikan lewat kenaikan suku bunga, lewat nilai tukar, tanya negara manapun pasti pakai itu, kita tidak. Kita kombinasi, ada kebijakan moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," pungkasnya.