Ekonomi RI Melemah di Kuartal III 2023, Pertanda Apa Ini?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal justru melihat konflik geopolitik itu bukan dalang pelemahan ekonomi di kuartal III ini, tapi kontraksi belanja pemerintah dan perlambatan pertumbuhan rumah tangga menjadi biang keroknya.

Ia kurang setuju jika bansos dijadikan tameng untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sisa 2023. Fungsi bansos seharusnya sebagai pemerataan pendapatan saja.

"Bansos ini tujuannya lebih kepada distribusi pendapatan, terutama kalangan bawah yang tidak mampu. Fungsinya lebih ke sana ketimbang (mendongkrak) pertumbuhan ekonomi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Faisal tak menutup mata bansos yang diberikan bisa membantu perekonomian masyarakat kelas bawah. Pada akhirnya, konsumsi rumah tangga memang akan meningkat. Meski begitu, kontribusi rumah tangga kecil tak dominan, sementara perekonomian Indonesia selama ini ditopang kelas menengah atas.

Lihat Juga : 1,5 Juta Ton Beras Impor Tambahan Bakal Masuk RI Januari 2024

"Kontribusi (bansos) sebetulnya terhadap pertumbuhan ekonomi kecil. Karena pertumbuhan ekonomi kita ini di-drive oleh kalangan menengah atas. Jadi, bansos itu lebih ke aspek pemerataan atau distribusi pendapatan," tegasnya.

Faisal menekankan pertumbuhan ekonomi bergantung pada sektor utama yang mendorong perekonomian Tanah Air. Maka, ia mendesak pemerintah bisa mewujudkan lompatan ekonomi, bukan hanya mencegah pelemahan.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menyinggung ini soal faktor musiman. Ia menyebut ada perlambatan ekonomi global, turunnya harga komoditas, hingga sikap wait and see investor jelang pemilihan umum (pemilu) yang berkontribusi pada pelemahan ini.

Riefky pun setuju dengan jurus bansos yang dikemukakan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, negara harus hadir di masa sekarang ini demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat miskin.

"Perlu didorong oleh fiskal, benar yang dikatakan Menkeu (Sri Mulyani) harusnya kenaikan belanja bansos mampu mendorong kembali kenaikan ekonomi. Seberapa cepatnya ini kita tidak ada estimasi pastinya, tapi harusnya bisa kembali ke 5 persen," komentar Riefky.

Apa lagi yang harus dilakukan Indonesia?

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan pentingnya kebijakan prostabilitas di tengah ketidakpastian global. Karena itu, ia mendukung sejumlah paket stimulus pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan.

"Berbagai paket kebijakan tersebut seperti PPN nol persen pada properti, bansos, pelonggaran makroprudensial, dan lain-lain, kami lihat dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Ini berujung pada terjaganya tingkat konsumsi dan sektor riil yang mempunyai ruang untuk tetap ekspansi," tutur Josua.

"Paket kebijakan tersebut dapat menutup dampak transmisi suku bunga kebijakan ke sektor riil sehingga dampak ekonomi secara keseluruhan dapat diminimalisir. Formula ini akan memberikan ruang bagi ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilient di atas 5 persen," imbuhnya.

Selain itu, ia mewanti-wanti pemerintah untuk waspada pada risiko terus menyusutnya surplus perdagangan Indonesia. Risiko ini menjadi momok di tengah permintaan domestik yang masih cukup resilient sehingga berpotensi berbuah defisit neraca transaksi berjalan.

Josua menyarankan pemerintah terus berupaya menjaga inflow di sektor investasi, baik saham dan obligasi. Investasi langsung juga kudu diperhatikan dengan terus meningkatkan efektivitas berbagai kebijakan, mulai dari moneter, fiskal, reformasi struktural, hingga kemudahan perizinan.