Sri Mulyani Pepet Global Bantu Transisi Energi, Minggu Depan ke Dubai

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pihaknya terus 'memepet' negara-negara luar untuk membantu transisi energi Indonesia.

"Kita di dalam negosiasi internasional terus melakukan engagement dalam rangka mendapatkan dukungan global bagi agenda penurunan karbon emisi di Indonesia," tuturnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

"Minggu depan kita akan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Dubai dalam rangka terus mengagendakan secara prioritas tinggi financing untuk sustainability agenda, di mana mobilitas pendanaan untuk agenda climate change adalah sesuatu yang luar biasa penting," sambung Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan ancaman perubahan iklim sangatlah penting diantisipasi. Menurutnya, urgensi menghadapi climate change tak kalah penting dibandingkan urusan ekonomi dan politik.

Pada akhirnya, berbagai kebijakan fiskal dari Pemerintah Indonesia penting untuk mengatasi tantangan global ini.

"Kami dari Kementerian Keuangan termasuk institusi yang cukup aktif melakukan engagement dan membantu membangun fondasi-fondasi bagi antisipasi dampak climate change yang luar biasa bagi umat manusia. Mulai dari langkah-langkah membangun carbon market dan kita juga introduce carbon tax meskipun secara bertahap," jelas Ani.

"Seperti Energy Transition Mechanism (ETM) yang selama ini sudah diumumkan. Kita sedang membentuk country platform dan membangun blended finance dalam rangka makin meningkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) dan mengendalikan peranan dari energi yang berasal dari fosil fuel," imbuhnya.

Harapannya, bantuan pendanaan dari internasional bisa membuat penggunaan energi bersih di Indonesia tumbuh tinggi. Di lain sisi, emisi karbon bisa terus diturunkan.

Belakangan ini, Presiden Joko Widodo sampai menyindir negara maju. Menurutnya, pendanaan transisi energi dari Amerika Serikat Cs hanya menambah beban utang baru bagi negara miskin dan berkembang.

"Namun, kita tahu semuanya sampai saat ini, sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim (transisi energi) masih business as usual, masih seperti commercial bank. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun berkembang," kata Jokowi dalam Kuliah Umum di Stanford University, AS pada Rabu (15/11).

"Kita tahu dunia kini tengah sakit. Perubahan iklim dan transisi energi adalah isu yang sangat-sangat mendesak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran?" tanya sang Kepala Negara.

Selain ETM, ada juga Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan janji negara maju alias G7 untuk mendanai transisi energi Indonesia. Pendanaan JETP sebesar US$20 miliar atau setara Rp314 triliun disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.

Bahkan, ongkos transisi energi via JETP kini naik jadi Rp336,6 triliun. Sayang, pendanaan tersebut didominasi pinjaman alias utang, bukan hibah.