Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan upaya transisi energi Indonesia menuju energi hijau tak semudah membalikkan telapak tangan.

Menurutnya, agenda transisi energi adalah agenda yang paling sulit, paling menantang dan juga paling mahal dari seluruh agenda perubahan iklim.

"Jadi saya ingin mengatakan bahwa transisi energi is not easy, karena kebutuhan pembangunan pasti akan continue increasing," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di acara World Bank Event, Climate Change and Indonesia's Future, Senin (27/11).

Dia pun menyampaikan bahwa setiap upaya transisi energi yang dilakukan tentu menimbulkan implikasi finansial, ekonomi, sosial, dan bahkan politik di berbagai negara.

Tak ayal, Sri Mulyani menegaskan bahwa transisi energi merupakan salah satu agenda yang penuh tantangan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaku sudah bertemu dengan berbagai investor dan fund manager besar agar taksonomi energi hijau dan penghentian PLTU batubara di Indonesia bisa didanai oleh pasar modal.

Ia mengatakan bahwa mendapatkan teknologi yang bisa menggunakan penciptaan energi baru dan terbarukan tidaklah mudah.

"Indonesia bekerja di dalam konteks ASEAN membentuk taksonomi yang memungkinkan kita untuk terus pushing our climate change agenda without sacrificing development maupun sustainability," ucap dia.

Kendati demikian, ia menjelaskan pemerintah saat ini sudah resmi meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Dari kerja sama tersebut, Indonesia akan menerima sebanyak US$20 miliar atau Rp330 triliun dana dari sektor publik dan sektor swasta global.

Skema pendanaan JETP adalah pinjaman lunak, hibah, jaminan, dan pinjaman dengan suku bunga pasar.

Sri Mulyani menjelaskan ada empat objektif utama dari JETP; mengurangi 290 megaton CO2 pada 2030, mendukung kebijakan pensiunan diri pabrik PLTU bertenaga batubara, mengakselerasi peluncuran pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) agar bisa mencapai target 34 persen dari pembangkit listrik nasional pada 2030, serta mendukung komunitas yang terdampak imbas kebijakan transisi energi.

Sri Mulyani juga sebelumnya mengungkap emisi per kapita Indonesia menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20.

Adapun emisi Indonesia berdasarkan world emission per capita 2022 sejumlah 2,6 ton CO2e. Posisi Indonesia menjadi tiga terbawah setelah Brasil sebesar 2,2 ton CO2e dan India 2 ton CO2e.

"Indonesia emisi per kapitanya masih termasuk yang terendah. Kalau kita lihat di dalam G20, kita hanya dua di atas India dan Brasil," ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah saat ini mengincar kebijakan dekarbonisasi yang kuat. Hal itu guna mencapai agenda Nationally Determined Contribution (NDC) dan net zero emissions.

"Tapi tidak berarti bahwa emisi per kapita masih rendah atau di antara yang terendah kemudian Indonesia tidak care untuk mendesain proses pembangunannya," ujarnya.

"Tantangan kita adalah bagaimana kita akan terus meningkatkan kemakmuran tanpa membuat planet kita menjadi unlivable karena climate change," lanjut Sri Mulyani.