Poin-poin yang Diusung Ganjar dan Anies di Depan Pengusaha
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri Dialog Capres 2024 bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin (11/12).
Dalam acara tersebut, keduanya memaparkan sejumlah gagasan yang diusung jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Berikut rangkumannya:
Anies Baswedan
1. Pengentasan Kemiskinan
Anies menyoroti upaya pemerintah selama ini dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Menurutnya bansos diberikan karena pemerintah memandang kemiskinan sebagai masalah sosial, bukan masalah ekonomi.
Anies mengatakan orang miskin, terutama yang berada di pedesaan, sebenarnya memiliki pekerjaan. Namun, pekerjaan tersebut tidak memberikan penghasilan yang layak. Terlebih, tata niaga tidak sehat.
Karenanya, Anies memandang upaya yang dilakukan harusnya memperbaiki pasar sehingga mereka yang miskin bisa terlibat.
Ia mencontohkan jika tata niaga pertanian dibereskan, maka petani tidak perlu diberikan bansos karena pendapatannya sudah cukup.
"Kalau mereka ikut dalam pasar maka kita membereskan masalah kemiskinan bukan lewat bansos," katanya.
Kendati demikian, Anies memahami pemberian bansos memang dipilih karena cenderung lebih populer secara politik.
"Karena kalau pemberian bansos konkret, saya bertransaksi ke rakyat. Saya berikan A, anda milih saya. Gitu kan kira-kira? Tapi kalau pakai policy ini (perbaikan pasar) enggak kelihatan transaksi pemimpin dengan rakyat," kata Anies.
2. Atasi Ketimpangan
Anies juga menyinggung soal ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa dan Sumatera yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut IPM Jawa dan Sumatera berada di level 69 pada 2013 dan saat ini meningkat ke level 74. Sedangkan daerah lainnya baru mencapai level 69 pada 2022.
"IPM Jawa dan Sumatera 10 tahun lebih maju dibandingkan IPM di daerah lain. Artinya telah terjadi gap sepanjang 10 tahun," kata Anies.
Tak hanya itu, Anies mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah Indonesia juga masih timpang. Jika masalah itu dibiarkan, maka Indonesia berpotensi mengalami seperti peristiwa di Balkan.
Anies menyebut mayoritas orang mengetahui yang terjadi di Balkan adalah soal konflik etnis. Padahal sebelumnya yang terjadi kata Anies adalah ketimpangan antar wilayah yang tidak diselesaikan.
"Kita harus address ini kalau kita mau tetap satu kesatuan. Ketimpangan ini harus dihentikan," katanya.
3. Tarik Minat Investor Asing
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memaparkan sejumlah alasan investor asing enggan masuk ke Indonesia.
Salah satunya, inkonsistensi kebijakan dan birokrasi yang rumit. Faktor lain, kekakuan dan iregularitas antara pusat dan daerah.
"Kemudian praktik korupsi faktanya masih terjadi. Kemudian kita berbicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah," kata Anies.
"Saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah," kata Anies.
Untuk mengatasi masalah itu, Anies mengatakan ada beberapa langkah yang ia akan lakukan kalau terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Pertama, menciptakan iklim kepastian hukum.
Kedua, memastikan konsistensi regulasi. Ketiga, keseriusan dalam memberantas korupsi.
"Bagaimana kita berharap investor masuk kalau indeks persepsi korupsi kita menurun. Dunia membutuhkan indeks persepsi korupsi yang meningkat dan keseriusan dalam membereskan korupsi," katanya.
4. Pertimbangkan Bentuk Kementerian Baru
Dalam acara tersebut, Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi APINDO Haryanto Adikoesoemo mengusulkan untuk pembentukan kementerian baru bidang perumahan dan pengembangan kota.
Anies tak menolak mentah-mentah usulan itu. Namun, membentuk kementerian baru katanya perlu waktu dan energi yang besar. Sehingga katanya lebih baik membentuk badan atau direktorat jenderal terlebih dahulu.
"Tujuannya nati barangkali bisa jadi kementerian tapi fasenya pelan-pelan supaya jangan fokus pada birokrasinya," katan Anies.
"Rutenya mungkin dua. Satu (pembentukan) badan. Kedua direktorat jenderal yang kemudian nanti bisa jadi kementerian," imbuhnya.
Namun, Anies tidak ingin rencana pembentukan kementerian baru dilakukan secara mendadak. Pasalnya dikhawatirkan kementerian tersebut menjadi tidak optimal.
Anies mengatakan dengan dibentuknya badan atau direktorat jenderal terlebih dahulu diharapkan bisa dihasilkan regulasi tentang perkotaan.
"Baru kemudian ini bisa bergerak menjadi regulasi yang lebih kuat diiringi dengan unit ministrial," katanya.
"Sehingga prosesnya bukan menciptakan wadahnya dulu (tapi) isinya belum ada. Tapi siapkan isinya sehingga dia perlu wadah yang tepat," kata Anies.
5. Upaya Transisi Energi
Anies turut menyoroti target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Menurut Anies, target itu sulit tercapai karena saat ini bauran EBT masih 12 persen.
"Saat ini kita baru 12 persen. Mengejar 11 persen dalam waktu dua tahun itu mission imposible," kata Anies.
Anies mengatakan transisi energi harus dilakukan secara gradual atau sedikit demi sedikit. Jika tidak dimulai sejak awal, katanya, maka akan sulit dikebut di akhir waktu.
Karenanya, Anies mengatakan kawasan urban sebagai pengguna energi terbesar perlu didorong untuk bertransformasi ke energi hijau.
"Di Jakarta sebagai contoh public transport harus sudah mulai electric. Kita sudah mulai dan kita berharap di tahun 2030 semua public transport di Jakarta sudah electrified," katanya.
Tak hanya dari sisi transportasi publik, Anies mengatakan transisi energi juga bisa dilakukan dengan cara atap-atap rumah disewakan untuk solar panel. Pasalnya, sangat sulit untuk mencari tempat kosong untuk membangun solar panel.
"Bila rumah dijadikan tempat untuk disewakan dan dunia usaha menyewa ke situ, pemerintah tinggal menciptakan regulasinya," kata Anies.
Bersambung ke halaman berikutnya...