Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.075 T per Oktober
Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tembus US$392,2 miliar atau Rp6.075,17 triliun pada Oktober kemarin.
Posisi itu turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023, yang mencapai US$394,4 miliar. BI melalui pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (15/12), menyatakan ULN ini bersumber dari utang pemerintah dan swasta.
Untuk ULN pemerintah tercatat sebesar US$185,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang US$188,3 miliar. BI menyatakan secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3, persen secara year on year, melambat dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar 3,3 persen.
Penurunan posisi ULN pemerintah ini kata BI dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
Selain itu, penurunan juga dipicu komitmen pemerintah menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
"Pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global," kata mereka.
Dukungan tersebut kata BI, mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10 persen).
Sementara itu untuk ULN swasta tercatat US$196,9 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$196,7 miliar.
BI menyatakan secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5 persen secara year on year , melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5 persen.
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 2,5 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta.
BI menyatakan ULN saat ini masih cukup sehat. Kesehatan tercermin dari komposisi ULN.
Untuk ULN pemerintah misalnya, keamanan terjadi karena 99,9 persen ULN memiliki tenor jangka panjang. Sementara untuk swasta, keamanan terjadi karena 74,6 persen di antaranya memiliki tenor jangka panjang terhadap total ULN swasta.
Keamanan juga tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun dari 28,9 persen menjadi 28,7 persen pada Oktober kemarin.