Masalah Ekonomi Diwariskan Jokowi ke Prabowo dari Utang Sampai IKN
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru saja lengser dari jabatannya. Namun, ia mewariskan sejumlah persoalan terkait ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari utang pemerintah hingga jumlah kelas menengah.
Prabowo diambil sumpahnya sebagai presiden RI periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) setelah meraup suara tertinggi di Pilpres 2024 lalu bersama Gibran Rakabuming Raka. Ia menang dalam satu putaran mengungguli pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, setidaknya ada lima persoalan ekonomi yang diwariskan Jokowi di antaranya utang pemerintah, proyek IKN yang minim investasi, kesejahteraan buruh, kinerja industri manufaktur hingga turunnya jumlah kelas menengah.
1. Utang pemerintah
Jokowi bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun ke Prabowo. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024. Jumlah itu setara 38,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Rasio utang pemerintah disebut masih masih aman karena di bawah 60 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Berdasarkan porsinya, sebesar 88,07 persen atau Rp8.46193 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 11,93 persen atau Rp1.099,37 triliun berasal dari pinjaman.
Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp6.063,4 triliun yang terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.217,73 triliun.
Lalu, utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.389,14 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp364 triliun.
Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.
Lihat Juga : |
2. IKN sepi investor
Jokowi juga mewariskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum rampung ke Prabowo. Ditambah lagi, belum ada investasi asing yang masuk ke megaproyek kebanggan Jokowi itu.
Per awal Agustus lalu, Jokowi mengatakan total investasi yang ke IKN sebesar Rp56 triliun yang berasal dari investor domestik. Investasi Rp56 triliun ke IKN itu mengalir ke 55 proyek.
"Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking," ucap dia.
Jokowi menjelaskan angka itu berasal dari enam proyek bidang pendidikan, dua proyek kesehatan, 10 proyek logistik dan ritel, dua proyek transportasi dan energi, 14 proyek perbankan dan perkantoran, sembilan proyek area hijau dan hunian, serta tiga proyek media dan teknologi.
Aliran investasi itu berasal dari beberapa taipan tanah air. Mereka adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Sinarmas Group Franky Wijaya, bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, bos Mulia Group Eka Tjandranegara, bos Adaro Boy Thohir, bos Kawan Lama Group Kuncoro Wibowo, dan bos Alfamart Group Djoko Susanto.
Selain mereka, investasi IKN juga mengalir dari Grup Mayapada, Pakuwon, dan JIS.
Jokowi berdalih pemerintah memang mengutamakan investor domestik dalam pembangunan IKN. Sedangkan untuk investor asing saat ini masih harus menunggu.
"Kita ini yang lokal saja masih banyak, mestinya diberikan prioritas yang domestik dulu," kata Jokowi usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN, Rabu (14/8).
Jokowi kemudian kembali menegaskan tidak semua investor diberikan kesempatan untuk menanamkan modal di IKN. Pemerintah menurutnya terus melakukan seleksi terhadap investor yang mau masuk.
"Diseleksi 10 langsung mulai, ngantre mereka ngantre, hanya perlu seleksi, kan tidak semua diberikan kesempatan untuk masuk ke sini," imbuhnya.