Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan terminal VIP dan VVIP Bandar Udara (Bandara) Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai dibangun.
Selain itu, landasan hubung (taxiway), landasan pacu (runway), dan apron sudah selesai. Berbagai fasilitas utama itu siap mendukung operasional terbatas sesuai kebutuhan tahap awal pemindahan IKN.
"Kami berkomitmen penuh memastikan bahwa Bandar Udara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik secara operasional, sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," kata Lukman melalui keterangan tertulis, Selasa (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terminal VIP dan VVIP berluas total 7.350 meter persegi dan bisa melayani penumpang hingga 1,6 juta orang per tahun. Terminal ini dilengkapi lounge, ruang rapat, hingga ruang istirahat presiden.
Bandara Nusantara memiliki luas 621 hektare. Bandara ini bisa melayani pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380.
Lokasi bandara itu 23 kilometer dari Titik Nol IKN. Pemerintah membangun bandara itu sebagai simpul utama mobilitas udara menuju pusat pemerintahan baru.
Pembangunan Bandara Nusantara IKN tahap I sudah selesai dan diserahterimakan awal tahun ini. Pembangunan tahap II akan dilanjutkan hingga 2027.
Pembangunan fase berikutnya meliputi kantor imigrasi, kantor bea cukai, kantor keamanan penerbangan, balai kalibrasi, kantor BMKG, bangunan alat-alat berat (A2B), bangunan bengkel atau pemeliharaan, kantor airport operation centre (AOC), pujasera, rumah dinas, dan pos jaga.
"Pengawasan dari DPR adalah bentuk kontrol publik yang sangat penting. Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan bagi kami agar semua yang dibangun tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar secara teknis dan fungsional," ucap Lukman.
Sebelumnya, pembangunan IKN diterpa isu moratorium. Partai Nasdem mengusulkan hal itu karena pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan pemindahan ibu kota negara.
Pembangunan IKN telah dimulai Februari 2022. Pembangunan wilayah baru itu ditargetkan rampung 2045 dengan kebutuhan anggaran Rp460 triliun.
Saat ini, pembangunan IKN telah menelan Rp151 triliun, terdiri dari Rp89 triliun APBN dan Rp58,41 triliun investasi swasta. Duit Rp48,8 triliun pun sudah dianggarkan pemerintah untuk pembangunan hingga 2029.
(dhf/agt)