Kemenperin Bantah Badai PHK Masih Terjadi di Sektor Manufaktur

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan pengusaha yang menilai badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terjadi di sektor industri manufaktur.

Anggapan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri mengakui beberapa subsektor industri memang mengalami pengurangan tenaga kerja.

Namun, hal itu disebabkan oleh residu kebijakan relaksasi impor sebelumnya sehingga produk impor murah membanjiri pasar domestik.

'"Penting untuk digarisbawahi bahwa PHK tersebut tidak mencerminkan kondisi umum sektor industri. Banyak sektor lain seperti jasa dan perhotelan yang juga mengalami PHK dalam skala besar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/7).

"Hemat kami, bu Shinta (Apindo) termasuk pendukung terbitnya kebijakan relaksasi impor yang terbit pada Mei 2024 sehingga mengakibatkan pasar domestik banjir produk impor murah, menekan utilisasi industri dalam negeri dan pengurangan tenaga kerja. Residu kebijakan tersebut telah dirasakan hingga saat ini seperti badai PHK yang dia ungkapkan pada publik," imbuh Febri.

Febri mengungkapkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan karena aktivitas industri melemah akibat banjirnya produk impor murah di pasar domestik.

Per Februari 2025, jumlah tenaga kerja sektor industri tercatat 19,60 juta orang, turun dibandingkan pada Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang. Ini terjadi sejak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor sampai sekarang.

"Artinya, sektor industri mengalami tekanan yang berat akibat dampak regulasi terkait relaksasi impor, sehingga terpaksa untuk melakukan PHK, terutama pada sektor padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki. Inilah bukti dampak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor produk murah tersebut," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memperkirakan tren PHK belum akan berhenti dalam waktu dekat dan berpotensi terus berlanjut hingga akhir 2025.

"Ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir," ujar Shinta dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (29/7).

Ia merujuk data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sebanyak 150 ribu pekerja terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025, dengan lebih dari 100 ribu di antaranya telah mengklaim manfaat jaminan.

Angka itu, menurutnya, belum termasuk laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menggunakan sumber data berbeda.

Meski sumber data bervariasi, Shinta menilai tren kenaikan PHK sudah terlihat jelas, termasuk dari pengakuan pemerintah sendiri yang menyebutkan kenaikan 32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]