Daftar Transaksi Masyarakat yang Bisa Diintip BI Lewat Payment ID

Bank Indonesia (BI) bakal meluncurkan Payment ID, sistem transaksi baru, pada Hari Kemerdekaan ke-80 RI, 17 Agustus 2025.

Payment ID adalah kode unik (unique identifier) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dirancang untuk mendeteksi riwayat keuangan pemilik akun secara mendetail.

Sistem ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur data BI Payment Info dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

"Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono di Jakarta, Rabu (23/7).

Lalu, apa saja jenis transaksi yang bisa diintip BI melalui Payment ID?

Payment ID akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan masyarakat seperti pendapatan hingga transaksi belanja yang menggunakan tabungan di bank, kartu kredit, hingga e-wallet.

Dengan demikian, maka sistem ini bisa melihat investasi hingga beban utang individu, termasuk pinjaman online (pinjol). Payment ID akan mencatat profil keuangan masyarakat dan akan diintegrasikan dengan NIK.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dudi Dermawan Saputra mengatakan pihaknya akan mengembangkan infrastruktur yang mumpuni untuk menjaga keamanan dan privasi masyarakat. Apabila data itu perlu dibagikan, pemilik data terkait harus memberikan persetujuan agar tidak disalahgunakan.

Misalnya, seseorang mengajukan kredit ke bank. Ia akan mendapatkan notifikasi melalui ponsel jika data Payment ID dibagikan ke bank tersebut.

"Kami (BI) akan melindungi pemilik Payment ID dan menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan," ujar Dudi.

BSPI 2030 mencatat tiga fungsi utama dari Payment ID. Pertama, sebagai kunci identifikasi untuk membentuk profil pengguna sistem pembayaran. Kedua, sebagai kunci autentikasi dalam pemrosesan transaksi.

Ketiga, sebagai kunci unik dalam agregasi data profil individu dengan data transaksi granular. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem data sebagai barang publik untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan nasional.

[Gambas:Video CNN]