Harga Beras Masih Naik di 191 Daerah, Tertinggi Tembus Rp54.772 per Kg

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras masih menanjak di 191 kabupaten/kota di Indonesia per awal Agustus 2025.

Kenaikan terjadi di seluruh zona, dengan beberapa daerah mencatat harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Beras masih ada sekitar 191 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (11/8).

Wanita yang akrab disapa Winny itu mengatakan harga beras di zona 1, meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, pada minggu pertama Agustus 2025 rata-rata mencapai Rp14.731 per kilogram (kg) atau naik 1,07 persen dibanding Juli 2025.

Kabupaten Wakatobi mencatat harga tertinggi di zona ini sebesar Rp19.881 per kg, diikuti Bolaang Mongondow Timur Rp18 ribu, dan Buton Utara Rp17.788 per kg.

Di zona 2, mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, rata-rata harga beras mencapai Rp15.744 per kg atau naik 1,25 persen dari bulan sebelumnya.

Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp20.685 per kg, disusul Kutai Timur Rp18.974 dan Kutai Barat Rp17.972 per kg.

Sementara itu, di zona 3, meliputi Maluku dan Papua, harga beras rata-rata Rp20.068 per kg atau naik 0,79 persen. Kabupaten Intan Jaya menempati posisi tertinggi dengan Rp54.772 per kg, diikuti Puncak Rp45 ribu, dan Pegunungan Bintang Rp40 ribu per kg.

Menurut Winny, meski harga di zona 1 sudah berada di antara rentang HET, harga di zona 2 dan 3 secara umum masih di atas HET, bahkan di beberapa wilayah Papua harga sudah melampaui Rp40 ribu per kg.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyampaikan sejak Juli hingga awal Agustus, Bulog telah menyalurkan 429.302 ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk stabilisasi harga.

"Kami laporkan juga terkait dengan pelaksanaan SPHP, jadi betul realisasi SPHP posisi per hari ini realisasinya sudah mencapai 16.742 (ton) atau masih sekitar 1 sekian persen dari penugasan Juli sampai dengan Desember," ujar Suyamto.

Ia mencatat penyaluran terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, yakni sebesar 1.805 ton, sedangkan terendah di Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Beras SPHP disalurkan melalui 3.223 pengecer di pasar rakyat dengan total 9.635 ton, 722 outlet binaan pemerintah daerah, 326 titik instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri, serta 279 titik gerakan pangan murah oleh pemda.

Bulog juga menambah penyaluran lewat 211 toko Rumah Pangan Kita (RPK) dan 12 gerai ritel modern.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai kenaikan harga beras tidak lepas dari keterlambatan penyaluran stok pemerintah.

"Harga gabah naik, kemudian harga beras juga cenderung naik. Kalau dibiarkan ya naik, artinya di atas HET," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sutarto menekankan stok seharusnya digelontorkan saat produksi rendah pada Mei, Juni, dan Juli. Namun, penyaluran baru dilakukan akhir Juli, ketika harga sudah terlanjur naik.

"Harusnya pemerintah mengeluarkan stoknya tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, tepat harga," katanya.

Ia mengingatkan suplai yang berkurang akan berdampak pada kenaikan harga, sehingga penyaluran langsung ke konsumen perlu dipercepat, dengan mekanisme yang mencegah potensi kecurangan.