Zulhas Minta Pengusaha Penggilingan Tak Usah Takut Jualan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta para pengusaha penggilingan padi tidak takut berjualan di tengah maraknya penindakan kasus beras oplosan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan pemerintah hanya akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum.

"Kami tentu memahami keresahan beberapa pengusaha penggilingan padi yang besar maupun yang kecil, yang sedang, ya. Nah, di sini pemerintah kembali menjelaskan akan menindak tegas yang benar-benar melanggar hukum, yang menipu," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).

"Ya kalau menipu kan (ditindak) tegas sudah, ya. Tetapi, pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan tentu akan dilindungi. Jadi enggak usah khawatir. Kalau yang benar bekerjanya pasti dilindungi," ujarnya.

Menurutnya, perlindungan berlaku bagi pengusaha yang menjalankan usahanya dengan jujur.

"Ya enggak mungkin Bareskrim (menangkap), orang enggak salah atau enggak mungkin, ya. Tapi kalau terang-terang menipu, janjinya A, jualannya C, gitu. Nah itu jelas, kan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan pesan serupa. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk mendorong pengusaha segera melepas stok beras.

"Tadi saya udah ketemu Pak Satgas Pangan. Ya dalam dua hari ini semua harus bisa ngelepas (stok beras). Kalau tidak ada pelanggaran apa-apa, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Paham ya? Jadi kalau melanggar, pasti ada konsekuensinya," ujar Arief.

Arief mengingatkan pengusaha agar memperhatikan spesifikasi kualitas produk sesuai label.

"Kalau labelnya itu brokennya harus 15 persen premium, ya 15 persen jangan 30 persen. Ya, itu jualan apapun kalau begitu ya, pasti ditangkap. Enggak cuma beras lho ya. Misalnya gula, enggak sesuai speknya, ya sama. Itu clear," ucapnya.

Ia juga menekankan harga gabah sebagai penentu harga beras.

"Makanya harga gabahnya menjadi penting. Kenapa hari ini penggiling padi yang besar segala harus realistis. Karena harga beras itu apa kata harga gabah. Jadi kalau harga gabah Presiden hanya minta Rp6.500 kok," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengungkap sekitar 40 persen pabrik penggilingan padi tutup usai penegakan hukum dalam kasus beras oplosan.

Data itu merujuk temuan Ombudsman RI di Tempuran, Karawang, Jawa Barat, di mana 10 dari 23 penggilingan berhenti beroperasi. Laporan serupa juga muncul dari Yogyakarta dan Jawa Timur.

Sutarto menjelaskan pengusaha penggilingan terbebani kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pokok produksi (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras yang tetap Rp12.500 per kilogram.

Akibatnya, biaya produksi sulit ditutup, apalagi di tengah gencarnya penindakan aparat terhadap kasus beras oplosan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut 10 dari 23 penggilingan di Kecamatan Tempuran tutup karena alasan persaingan dan ketakutan berjualan.

"Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan, juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan," ujar Yeka.