Penjelasan Pemerintah soal Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen Meski Banyak PHK

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025 di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan metodologi resmi yang datanya telah dihimpun secara menyeluruh, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari satu kondisi di lapangan.

"Menghitung ekonomi itu kan ada metodologinya. Semua datanya sudah dikumpulkan. Tidak bisa misalkan satu kondisi di lapangan tiba-tiba langsung ditransmisikan ke angka. Semuanya ada metodologinya. Dan itu sudah bisa dijelaskan semuanya oleh teman-teman BPS. Kenapa konsumsinya tinggi, kenapa PMTB investasi tinggi," ujarnya di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Anak buah Airlangga Hartarto itu menjelaskan tingginya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 6,99 persen antara lain dipicu oleh lonjakan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang tumbuh double digit, serta peningkatan impor barang modal dan belanja barang modal pemerintah.

Ia menambahkan kinerja kuartal III dan IV harus dijaga agar target pertumbuhan ekonomi penuh 2025 sebesar 5,2 persen tercapai.

Susiwijono pun turut membeberkan strategi pemerintah menjaga laju pertumbuhan, yang menurutnya didominasi konsumsi rumah tangga dengan porsi 54-55 persen.

Setiap kuartal, pemerintah menggelar program stimulus ekonomi di dua sisi, yakni permintaan (demand) dan penawaran (supply).

Di sisi permintaan, pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah (BSU), pembayaran tunjangan seperti THR dan gaji ke-13, serta pemotongan pajak penghasilan karyawan.

"Supaya pembelinya ini kuat, kita dorong penguatan daya belinya," ujarnya.

Sementara di sisi penawaran, pemerintah menekan biaya melalui berbagai diskon, seperti tiket pesawat, kereta, pelabuhan laut, tol, hingga transportasi umum, agar harga barang dan jasa tetap terjangkau.

Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event dan liburan panjang setiap kuartal untuk memicu belanja masyarakat, yang pada kuartal II lalu terbukti mendorong mobilitas dan konsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan, didukung konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor-impor.

Namun, di saat yang sama, data serikat buruh mencatat gelombang PHK massal. Berdasarkan catatan yang dihimpun hingga Juni 2025, sedikitnya 54.047 pekerja terkena PHK massal dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.