Wamenkeu Ungkap Cara Prabowo Bisa Bebaskan APBN dari Jerat Defisit

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkap strategi yang akan dijalankan pemerintah untuk membebaskan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) dari defisit sesuai harapan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Cara itu diungkap Anggito  dalam wawancara dengan CEO Trans Corp Chairul Tanjung (CT) bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan kebijakan Fiskal 2026 yang digelar CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Detik.

Anggito mengatakan Kemenkeu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi rencana Prabowo terkait APBN.

"Saya sudah sampaikan tiga hal yang kita lakukan sekarang. Pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan penerimaan negara. Minimal satu lawan satu," kata dia saat ditanya soal penerimaan negara.

Jika ekonomi tumbuh 5 persen, lanjut dia, penerimaan negara tumbuh dengan jumlah yang tak berbeda.

Langkah kedua adalah transaksi-transaksi digital dan ketiga Kemenkeu akan mengelola secara optimal penerimaan dari sumber daya alam, pajak, ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jadi saya percaya bahwa kita punya peluang untuk bisa meningkatkan pajak dan PNBP di sumber daya alam," ungkap Anggito.

Dia berharap tiga komponen itu bisa meningkatkan peningkatan pajak. Namun, hal tersebut juga harus dibicarakan dengan DPR.

"Karena konsekuensinya juga tidak kecil," ujar dia.

Dalam pidato kenegaraan di gedung parlemen hari ini, Prabowo mematok penerimaan negara senilai Rp3.147,7 triliun pada APBN 2026, sementara belanja negara dianggarkan Rp3.786,5 triliun.

"Arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut: belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun; pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun," ucap Prabowo dalam Pidato Presiden Tentang RAPBN 2026 beserta Nota Keuangannya di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

Sementara itu, Prabowo menetapkan defisit APBN 2026 adalah Rp638,8 triliun. Jumlah tersebut setara 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).