KUR Cetak Sejarah Tahun Ini, Lebih dari 60 Persen ke Sektor Produksi

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2025 mencetak sejarah, yakni tembus 60,7 persen untuk sektor produksi.

Maman menyebut target penyaluran KUR tahun ini adalah Rp286 triliun. Ia menjelaskan sejauh ini sudah tersalurkan Rp238 triliun atau setara 83 persen.

"Dari plafon (KUR) yang Rp286 triliun, 60 persen-nya itu harus ke sektor produksi. Nah, ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri baru sekarang kita terealisasi, yaitu di angka 60,7 persen," jelas Maman usai Rapat Komite Kebijakan KUR di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

"Ini kan dari 2020 (KUR untuk sektor produksi) enggak pernah sampai di 60 persen, 2021, 2022, 2023. Nah, ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember (2025) akhir kita tercapai, akan naik lagi di 61 persen," imbuhnya.

Sang menteri menjelaskan penyaluran KUR juga sanggup menciptakan 8 juta hingga 11 juta lapangan kerja.

Kendati demikian, Maman mengakui mayoritas pekerja masih berada di sektor informal.

Politikus Partai Golkar itu berjanji bakal menggeser penciptaan lapangan kerja tersebut, dari sektor informal ke formal. Maman menyebut ini dilakukan melalui berbagai program, sejalan dengan target KUR 2026 senilai Rp320 triliun.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga mengatakan target penyaluran KUR untuk sektor produksi di 2026 meningkat menjadi 65 persen.

Selain itu, pemerintah juga tidak akan membatasi pengambilan KUR agar UMKM bisa naik kelas. Selama ini, usaha 'wong cilik' hanya bisa mengambil KUR sebanyak empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk perdagangan.

"Kan selama ini pengajuan pertama (bunga) 6 persen, KUR yang kedua naik 7 persen, ketiga naik 8 persen, keempat naik 9 persen, sekarang semua sama 6 persen. Jadi, mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semua flat 6 persen," imbuh Maman soal perubahan ketentuan bunga KUR.

Maman mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, melalui Komite Kebijakan KUR.