Istana Pastikan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Dibayar Pakai APBN

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembayaran kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Iya (utang Whoosh pakai APBN)," ujarnya singkat saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Prasetyo menjelaskan, meski sumber pendanaan telah dipastikan berasal dari APBN, pembahasan teknis pelaksanaannya masih belum final. Proses tersebut saat ini masih berada dalam tahap negosiasi dan pembicaraan teknis lanjutan.

"Belum (final), kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan (Roeslani) sebagai CEO Danantara," tambah Prasetyo.

Pernyataan Prasetyo ini merespons pernyataan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin yang menyebut persoalan utang proyek kereta cepat telah memperoleh solusi dan jaminan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar US$7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$1,21 miliar dari rencana awal.

Sekitar 75 persen pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium.

Isu pembiayaan Whoosh kembali mencuat setelah Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek tersebut, termasuk kewajiban pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Prabowo menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat publik yang besar, mulai dari pengurangan kemacetan, polusi, hingga alih teknologi, sehingga tidak semata-mata dinilai dari untung dan rugi.

Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan sikap berbeda. Ia secara terbuka menyatakan tidak ingin APBN digunakan untuk membayar utang Whoosh.

"Kalau saya, mending enggak bayar (utang Whoosh) saya. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, diskusi," ujar Purbaya dalam media briefing.

Purbaya menegaskan hingga saat itu belum ada keputusan final terkait pembagian peran antara pemerintah dan Danantara dalam restrukturisasi utang Whoosh. Ia menyebut pemerintah cenderung menangani aspek infrastruktur, sementara Danantara akan menanggung bagian operasional dan rolling stock.

"Sepertinya ini belum putus juga," ujarnya saat itu.

Sejalan dengan itu, COO Danantara Dony Oskaria menyatakan Danantara dan pemerintah akan berbagi peran dalam proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat, sesuai arahan Presiden. Pemerintah disebut akan menangani kewajiban yang terkait dengan infrastruktur, sementara Danantara fokus pada optimalisasi operasional layanan.