Misbakhun Ungkap Dampak Ngeri Perang Timur Tengah ke APBN - Daya Beli

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan risiko kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri jika konflik di Timur Tengah terus berlangsung berkepanjangan, juga dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga daya beli.

Mulanya, ia mengungkap situasi geopolitik terbaru berpotensi menambah faktor ketidakpastian dalam APBN.

"Kalau melihat situasi yang ada, faktor ketidakpastian di APBN kita itu akan menjadi bertambah," kata Misbakhun dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Ia mewanti-wanti jika perang berlangsung lama, risiko terhadap defisit APBN dinilai akan semakin besar.

"Ada dua kebijakan yang saling terkait dan kaitannya itu sangat erat dan saling mempengaruhi. Di fiskal, kita mempunyai risiko yang besar di defisit seandainya nanti perang ini berkepanjangan," ujar Misbakhun.

Misbakhun menyoroti asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar US$70 per barel. Sementara itu, harga minyak dunia saat ini telah bergerak naik karena konflik di Timur Tengah.

"Sekarang kan sudah naik ke US$78 dper barel. Ini kan baru kecil. Prediksi sampai seberapa jauh? Ini baru beberapa hari," ujarnya.

Ia mengatakan, jika harga minyak dunia terus meningkat, maka tekanan terhadap subsidi energi akan semakin besar. Kenaikan harga BBM di dalam negeri hampir pasti terjadi dan akan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya.

"Kalau itu yang terjadi maka ada tekanan di bidang subsidi karena naiknya BBM pasti akan diikuti oleh naiknya yang lain," ucapnya.

Namun demikian, Misbakhun menyebut terdapat potensi windfall dari kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

"Pada satu sisi kita mengalami tekanan, tapi pada satu sisi kita juga mengalami keuntungan," katanya.

Meski begitu, ia menilai potensi tambahan penerimaan tersebut tetap harus dihadapkan pada risiko membengkaknya subsidi jika harga minyak dunia menembus level tertentu.

"Kalau naik misalnya melewati US$100, kita pasti mau tidak mau subsidi akan membengkak," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit, antara menyerap seluruh kenaikan melalui subsidi atau menaikkan harga BBM dan membagi beban kepada masyarakat. Risiko terbesar adalah apabila kenaikan harga BBM memicu lonjakan inflasi yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.

"Yang paling berisiko ini adalah nanti menaikkan ketika BBM harganya naik menyebabkan inflasi naik. Ketika inflasi naik tentunya ini kan menggerogoti daya beli masyarakat," tuturnya.