Menebak Arah Kebijakan Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo Mundur
Perry Warjiyo mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi yang tak dijelaskan secara rinci.
Kemarin (27/7), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Perry mengajukan surat pengunduran diri atas alasan pribadi tersebut dan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 26 Juli 2026.
Sesuai dengan UU BI, maka Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti otomatis naik jabatan sebagai pejabat sementara (Pjs) Gubernur BI.
Keputusan mundur Perry Warjiyo memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar, ke mana arah kebijakan bank sentral setelah ini?
Pergantian pucuk pimpinan bank sentral memang hampir selalu menjadi perhatian investor. Bukan semata soal siapa sosok penggantinya, melainkan bagaimana karakter pemimpin baru akan memengaruhi arah suku bunga, stabilitas rupiah, hingga koordinasi dengan pemerintah.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan arah kebijakan BI setelah mundurnya Perry bergantung pada satu pertanyaan utama, apakah akan terjadi kebijakan yang berlanjut (policy continuity) atau justru kebijakan yang berbalik arah (policy deviation).
Namun, ia melihat ruang perubahan sebenarnya tidak terlalu besar karena BI bekerja berdasarkan kerangka kebijakan yang telah mapan.
"BI bukan institusi yang berjalan berdasarkan preferensi individu, tetapi berbasis kerangka kebijakan yang sudah cukup mapan, seperti inflation targeting framework, stabilisasi nilai tukar, dan penguatan stabilitas sistem keuangan," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Karena itu, dalam skenario dasar (baseline), ia memprediksi arah kebijakan moneter tidak akan berubah drastis.
"Yang mungkin berubah adalah style, timing, dan degree of aggressiveness dalam merespons tekanan," imbuhnya.
Meski arah kebijakan diperkirakan tetap sama, Ronny mengatakan pasar tetap akan mencermati karakter gubernur baru. Sebab, pasar tidak hanya melihat kerangka formal kebijakan, tetapi juga mencoba membaca kecenderungan (policy bias) pemimpin bank sentral. Jika gubernur baru lebih akomodatif terhadap kebutuhan pembiayaan pemerintah, peluang pelonggaran likuiditas dinilai akan lebih besar.
"Kalau gubernur baru cenderung lebih akomodatif terhadap kebutuhan pembiayaan fiskal, maka akan ada peluang pergeseran halus ke arah likuiditas yang lebih longgar, dan ini tentu berisiko terhadap stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi," jelasnya.
Sebaliknya, jika gubernur baru memiliki karakter yang lebih konservatif (hawkish), BI diperkirakan tetap akan mengedepankan stabilitas. Karena itu, Ronny menilai arah kebijakan BI ke depan bukan berubah secara hitam-putih, tetapi sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas gubernur baru.