Mencari Sebab PHK Masih Terjadi di RI
Pemerintah kerap mengklaim perekonomian Indonesia masih di jalur aman, ditopang pertumbuhan 5,6 persen per Juni 2026. Angka tersebut tumbuh di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap kuat dan bergerak positif.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.
Menurut Airlangga, angka itu melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan masih berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.
"Kita juga menjaga inflasi, Mei ini sekitar 3 persen. Kemudian kita bisa menjaga domestic demand, di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Jadi, relatif perekonomian masih dalam track yang positif," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia secara agregat masih menunjukkan tren yang baik.
Purbaya menyinggung pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen sebagai sinyal aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan baik.
"Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu kan tertinggi di bulan pertama sejak 2013. Jadi harusnya kondisi ekonomi memang baik secara agregat," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (21/7).
Namun, di tengah berbagai indikator yang diklaim positif tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada Januari-Juni 2026 tembus 32.389 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi yakni sebanyak 6.727 orang.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan ada 126 ribu buruh mengalami PHK selama periode Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja nonaktif akibat PHK.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data makroekonomi dan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, apabila ekonomi benar-benar tumbuh kuat hingga 5,61 persen, maka peluang kerja seharusnya lebih mudah didapatkan dan kasus PHK tidak banyak terjadi.
Lihat Juga : |
"Ketika yang terjadi sebaliknya, berarti ada anomali dengan data kita. Data klaim pemerintah tidak menunjukkan kondisi masyarakat sebenarnya," ujar Huda kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/7).
Huda memandang masyarakat merasakan langsung kondisi ekonomi melalui kehidupan sehari-hari, bukan melalui data statistik.
"Jadi, PR-nya bukan di informasi, tapi fundamental ekonomi Indonesia. Saya percaya dari tahun lalu perekonomian Indonesia melambat, hanya saja pemerintah mengklaim sebaliknya," ujar Huda.