Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah kerap mengklaim perekonomian Indonesia masih di jalur aman, ditopang pertumbuhan 5,6 persen per Juni 2026. Angka tersebut tumbuh di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap kuat dan bergerak positif.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Airlangga, angka itu melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan masih berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.
"Kita juga menjaga inflasi, Mei ini sekitar 3 persen. Kemudian kita bisa menjaga domestic demand, di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Jadi, relatif perekonomian masih dalam track yang positif," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia secara agregat masih menunjukkan tren yang baik.
Purbaya menyinggung pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen sebagai sinyal aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan baik.
[Gambas:Youtube]
"Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu kan tertinggi di bulan pertama sejak 2013. Jadi harusnya kondisi ekonomi memang baik secara agregat," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (21/7).
Namun, di tengah berbagai indikator yang diklaim positif tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada Januari-Juni 2026 tembus 32.389 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi yakni sebanyak 6.727 orang.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan ada 126 ribu buruh mengalami PHK selama periode Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja nonaktif akibat PHK.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data makroekonomi dan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, apabila ekonomi benar-benar tumbuh kuat hingga 5,61 persen, maka peluang kerja seharusnya lebih mudah didapatkan dan kasus PHK tidak banyak terjadi.
"Ketika yang terjadi sebaliknya, berarti ada anomali dengan data kita. Data klaim pemerintah tidak menunjukkan kondisi masyarakat sebenarnya," ujar Huda kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/7).
Huda memandang masyarakat merasakan langsung kondisi ekonomi melalui kehidupan sehari-hari, bukan melalui data statistik.
"Jadi, PR-nya bukan di informasi, tapi fundamental ekonomi Indonesia. Saya percaya dari tahun lalu perekonomian Indonesia melambat, hanya saja pemerintah mengklaim sebaliknya," ujar Huda.
Ia menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat berpotensi memicu berbagai persoalan sosial seperti kerusuhan, kasus kriminal, hingga main hakim sendiri apabila tidak segera diatasi.
Menurut dia, masyarakat yang tidak memiliki pendapatan cenderung lebih mudah tersulut emosinya.
"Hal tersebut tidak dibenarkan, tetapi itu adalah buah dari ekonomi yang tidak tumbuh optimal," ujarnya.
Huda menambahkan masyarakat yang menganggur juga memiliki risiko lebih besar terlibat dalam aktivitas tidak produktif yang pada akhirnya bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan.
Menurut dia, kondisi tersebut semakin berat ketika ketimpangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah masih lebar.
Huda menilai dalam dua tahun terakhir berbagai komponen ekonomi menunjukkan tanda-tanda pelemahan, mulai dari konsumsi masyarakat yang melambat, meningkatnya kasus PHK, hingga semakin sulitnya akses masyarakat ke pasar kerja.
Di sisi lain, pemerintah terus menyampaikan ekonomi tumbuh kuat, sedangkan sebagian masyarakat di kelas bawah tidak merasakannya.
[Gambas:Photo CNN]
"Ketika pemerintah klaim ekonomi tumbuh tinggi, maka pertanyaannya adalah pertumbuhan ekonomi saat ini untuk apa dan untuk siapa?" ujar Huda.
Kata Purbaya Soal Fenomena Ini
Purbaya menilai fenomena PHK yang masih terus terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipandang dari hanya satu sisi. Menurut dia, publik tidak bisa hanya melihat perusahaan yang tutup, tetapi juga perusahaan baru yang menciptakan lapangan kerja.
Purbaya mengatakan keluar-masuknya perusahaan merupakan hal yang lazim terjadi dalam perekonomian yang kompetitif. Karena itu, menurutnya, kondisi pasar tenaga kerja harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari jumlah perusahaan yang tutup atau melakukan PHK.
"Di ekonomi itu selalu ada seperti itu. Dalam pasar yang kompetitif ada keluar masuk (perusahaan), entry dan exit. Jadi jangan lihat yang exit saja, karena di ekonomi yang lagi tumbuh pun ada perusahaan bangkrut," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7).
Ia menilai indikator yang lebih tepat untuk melihat kondisi pasar tenaga kerja adalah penciptaan lapangan kerja secara keseluruhan. Menurutnya, penurunan tingkat pengangguran menunjukkan jumlah pekerjaan baru kemungkinan lebih banyak dibandingkan lapangan kerja yang hilang akibat PHK.
"Kalau kita lihat unemployment (pengangguran) turun, sepertinya sih banyak penciptaan lapangan kerja dibanding yang keluar. Justru pertumbuhan ekonomi menggambarkan itu sebetulnya," katanya.
Meski demikian, ia mengakui PHK dan kebangkrutan perusahaan tetap terjadi di sejumlah sektor. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus dibandingkan dengan jumlah perusahaan baru maupun lapangan kerja baru yang tercipta.
"Bukan berarti enggak ada pemecatan, enggak ada perusahaan bangkrut. Itu pasti ada. Cuma kita lihat yang baru berapa. Harusnya banyak perusahaan baru atau yang menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan perusahaan bangkrut atau keluar," tutur Purbaya.
Ia memastikan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut sembari menggulirkan berbagai stimulus ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurutnya, peluang terciptanya lapangan kerja baru juga akan semakin besar.
[Gambas:Photo CNN]
